Electronic Theses and Dissertation

Pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dijelaskan bahwa dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan sehingga penyelesaian sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui mediasi belum sepenuhnya terlaksana secara efektif pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan PHK pada Disnaker Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan faktor yang menghambat proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan PHK pada Disnaker Kota Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya yang ditempuh oleh para pihak yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan PHK melalui mediasi pada Disnaker Kota Banda Aceh.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan PHK pada Disnaker Kota Banda Aceh masih belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan sehingga proses mediasi tidak semua berhasil dilaksanakan. Faktor penghambat proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan PHK pada Disnaker Kota Banda Aceh disebabkan oleh faktor internal berupa kurangnya sumber daya mediator dari segi kuantitas maupun kualitas, serta lamanya penerbitan anjuran/risalah. Adapun faktor eksternal seperti intervensi dari pihak ketiga dalam proses mediasi, para pihak tidak kooperatif, serta ketidakseimbangan posisi antara pengusaha dan pekerja/buruh. Upaya yang ditempuh oleh para pihak yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi pada Disnaker Kota Banda Aceh adalah dengan melalui jalur litigasi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setelah para pihak melaksanakan mediasi dan mendapatkan anjuran/risalah.

Disarankan bagi Disnaker Kota Banda Aceh untuk menerapkan kebijakan yang lebih tegas dan terstruktur, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi. Disarankan bagi Disnaker Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas mediator, serta mempercepat proses penerbitan anjuran/risalah, bagi pengusaha dan pekerja/buruh untuk tidak melibatkan kuasa hukum agar tidak mengintervensi para pihak selama proses mediasi dilaksanakan, para pihak bersikap kooperatif dan melakukan komunikasi terbuka selama melaksanakan mediasi serta mediator agar tetap bersikap netral. Disarankan bagi pengusaha dan pekerja/buruh yang tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, penyelesaian perselisihan PHK dapat ditempuh melalui jalur litigasi PHI.

Article 4 paragraph (4) of Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes explains that if the parties do not choose a dispute resolution mechanism through conciliation or arbitration within 7 (seven) working days, the agency responsible in the field of manpower shall refer the dispute resolution to a mediator. However, in practice, there are still obstacles encountered, resulting in the mediation process for Termination of Employment (PHK) disputes not being fully effective at the Manpower Office (Disnaker) of Banda Aceh City. The purpose of this thesis is to explain the implementation of mediation in resolving PHK disputes at the Banda Aceh City Manpower Office, to describe the factors that hinder the mediation process in resolving PHK disputes at the Banda Aceh City Manpower Office, and to explain the efforts taken by the parties who are unable to resolve PHK disputes through mediation at the Banda Aceh City Manpower Office. This research is empirical juridical in nature, which means it examines applicable legal provisions as well as what occurs in actual societal practice. The data for this study were obtained through literature review and field research. The collected data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study show that the implementation of mediation in resolving PHK disputes at the Banda Aceh City Manpower Office has not yet been effective as expected, resulting in some mediation processes failing to reach resolution. The inhibiting factors in the mediation process at the Banda Aceh City Manpower Office include internal factors such as a lack of mediators in terms of both quantity and quality, as well as delays in the issuance of recommendations or reports. External factors include third-party interference during the mediation process, uncooperative behavior from the disputing parties, and an imbalance of power between employers and workers/laborers. When mediation at the Banda Aceh City Manpower Office fails, the parties proceed to litigation through the Industrial Relations Court (PHI), after undergoing mediation and receiving a recommendation/report. It is recommended that the Banda Aceh City Manpower Office implement more firm and structured policies and conduct regular evaluations of mediation practices. It is also suggested that they improve the quantity and quality of mediators and speed up the issuance of recommendations/reports. Employers and workers/laborers are advised not to involve legal counsel who may interfere with the mediation process, to act cooperatively, and to maintain open communication during mediation. Mediators should also remain neutral. For parties who fail to reach an agreement through mediation, the resolution of PHK disputes may be pursued through litigation in the Industrial Relations Court.