Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/jasa. Namun, pada kenyataannya, di Kabupaten Pidie, masih ditemukan produk kue khas daerah yang beredar tanpa informasi yang memadai, salah satu masalah yang muncul adalah tidak ada penggunaan merek pada produk, sehingga menyebabkan konsumen kesulitan mengidentifikasi asal usul suatu produk dan kualitasnya. Oleh karena itu, hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan merek ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen, menjelaskan faktor-faktor penyebab pelaku usaha produk kue khas Daerah tidak menggunakan merek serta menjelaskan dampak terhadap konsumen apabila tidak ada penggunaan merek terhadap produk kue khas daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan ialah untuk memperoleh data primer, yaitu dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mengkaji buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedudukan merek berkaitan penting dalam undang-undang perlindungan konsumen atas hak informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu produk. Faktor yang menyebabkan pelaku usaha menjual produk kue tanpa informasi merek yaitu; kurangnya pengetahuan hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen atas hak konsumen, memerlukan biaya produksi tambahan serta ketiadaan kewajiban undang-undang untuk mendaftar merek pada produk. Adapun dampak yang terjadi terhadap konsumen adalah kesulitan mengenali produk, mengenali asal usul produsen serta sulit mendapatkan jaminan perlindungan hukum apabila terjadi masalah atas produk.

Disarankan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajibannya atas hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK, kepada konsumen agar lebih teliti untuk memilih produk kue tanpa ada jaminan kualitas yang akan dikonsumsi dan kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie perlu meningkatkan sosialisasi merek, memfasilitasi pendaftaran, meningkatkan pengawasan, serta mengoptimalkan peraturan perlindungan konsumen terkait hak informasi yang jelas mengenai kondisi serta jaminan produk.

Article 4 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection states that consumers have the right to accurate, clear, and honest information regarding the condition and guarantees of goods and/or services. However, in reality, in Pidie Regency, there are still local cake products circulating without sufficient information. One of the problems is the absence of branding on the products, which makes it difficult for consumers to identify the origin and quality of the products. As a result, consumers' rights to accurate, clear, and honest information are not being fulfilled. This study aims to explain the position of trademarks in relation to consumer protection laws, describe the factors causing producers of local cake products to not use trademarks, and explain the impact on consumers when there is no trademark on local cake products. The method used in this study is empirical juridical. Data is obtained through field research and literature research. Field research is used to obtain primary data, which is done by interviewing respondents and informants. Meanwhile, literature research is used to obtain secondary data by reviewing books and regulations related to the issues of this study. Based on the research findings, the position of trademarks is significantly related to consumer protection laws, particularly in terms of the right to clear, accurate, and honest information regarding the condition and guarantee of a product. The factors causing business actors to sell cake products without trademark information include a lack of legal knowledge regarding consumer protection rights, additional production costs, and the absence of legal obligations to register trademarks on products. The impact on consumers is that they face difficulties in recognizing the product, identifying the producer's origin, and finding legal guarantees if problems arise with the product. It is recommended that business actors fulfill their obligations regarding consumers' rights as regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). Consumers should be more careful when choosing cake products without quality guarantees. Additionally, the Trade, Cooperative, and Small and Medium Enterprises Office of Pidie Regency should enhance socialization about trademarks, facilitate trademark registration, improve supervision, and optimize consumer protection regulations concerning the right to clear information about the condition and guarantees of products.