Electronic Theses and Dissertation

Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik berwenang melakukan teknik penyerahan dibawah pengawasan (Controlled Delivery) dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, dalam praktiknya Controlled Delivery berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan, seperti potensi maladministrasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan teknik Controlled Delivery dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan relevansi Controlled Delivery dalam penanganan perkara narkotika.
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yang menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (statue approach), perbandingan (comparative approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan wawancara kepada aparat penegak hukum sebagai narasumber.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan teknik Controlled Delivery dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak bisa dilakukan sewenang-wenangnya dan memerlukan prosedur yang ketat. Berdasarkan analis normatif, teknik ini diterapkan setelah tersangka diinterogasi dan terbukti memiliki keterkaitan dengan pemesan narkotika. Controlled Delivery relevan diterapkan dalam penanganan perkara narkotika, meskipun relevan digunakan pelaksanaannya berbeda pada suatu kejadian tertentu dan respon terhadap dinamika di lapangan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan BNN. Teknik ini harus adanya kepastian hukum dikarenakan rawan penyalahgunaan kewenangan. Keberhasilan Controlled Delivery sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas tim yang terlibat. Meski bukan strategi yang selalu direncanakan secara sistematis, teknik ini tetap menjadi alat penting dalam upaya mengungkap jaringan kriminal terorganisir dalam peredaran narkotika.
Disarankan agar pengaturan yang lebih rinci, spesifik, dan teliti terhadap penyidikan teknik Controlled Delivery sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Teknik Controlled Delivery sebaiknya dimaksimalkan penggunaannya oleh instansi seperti Kepolisian dan BNN untuk meningkatkan pengawasan secara intensif terhadap bandar narkotika.

Article 75 letter j of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that investigators are authorized to carry out the technique of handover under supervision (Controlled Delivery) in the process of investigating narcotics crimes. However, in practice, Controlled Delivery has the potential to cause several problems, such as the potential for maladministration. The purpose of this study is to explain the regulation of the Controlled Delivery technique in the laws and regulations in Indonesia and the relevance of Controlled Delivery in handling narcotics cases. The method used in this study is the normative legal research method. The method uses an approach to legislation (statue approach), comparison (comparative approach), case approach (case approach), conceptual approach (conceptual approach), and interviews with law enforcement officers as sources. The results of the study indicate that the regulation of the Controlled Delivery technique in the laws and regulations in Indonesia cannot be carried out arbitrarily and requires strict procedures. Based on normative analysis, this technique is applied after the suspect is interrogated and proven to have a relationship with the narcotics orderer. Controlled Delivery is relevant to be applied in handling narcotics cases, although the relevant implementation is different in a particular incident and the response to the dynamics in the field of law enforcement officers such as the police and BNN. This technique must have legal certainty because it is prone to abuse of authority. The success of Controlled Delivery is highly dependent on the professionalism and integrity of the team involved. Although not a strategy that is always planned systematically, this technique remains an important tool in efforts to uncover organized criminal networks in narcotics trafficking. It is recommended that more detailed, specific, and thorough regulations for the investigation of the Controlled Delivery technique as stated in Article 75 letter J of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Controlled Delivery Technique should be maximized by agencies such as the Police and BNN to increase intensive supervision of drug dealers.