Electronic Theses and Dissertation

Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya yang relevan untuk kepentingan peradilan. Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis, di mana surat permintaan harus mencantumkan secara tegas tujuan dari pemeriksaan, apakah itu untuk memeriksa luka, mayat, atau untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti medis yang dapat mendukung proses penyelidikan dan pembuktian tindak pidana di pengadilan. Tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kasus penganiayaan yang tidak menggunakan Visum Et Repertum.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui penggunaan, kendala-kendala dan upaya dalam membantu pemeriksaan di Pengadilan terhadap tindak pidana penganiayaan.
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Visum Et Repertum dalam membantu pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana penganiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan, sebagai alat bukti surat yang mendukung pembuktian unsur pidana sesuai dengan Pasal 351 KUHP. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran objektif tentang dampak fisik. Kendala dalam penggunaan Visum Et Repertum di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pembuktian tindak pidana penganiayaan yaitu kesulitan memperoleh Visum sering disebabkan oleh masalah administratif, seperti Visum yang terlambat ditandatangani dan rendahnya atau keterbatasan respon dokter. Upaya mengatasi kendala penggunaan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan ialah dengan koordinasi antara penyidik dan dokter yang melakukan pemeriksaan medis untuk menghasilkan Visum Et Repertum berjalan dengan baik dan memastikan validitas, permintaan Visum disampaikan dengan jelas.
Disarankan agar pihak kedokteran bagian forensik untuk dapat menyelenggarakan pelatihan berskala bagi dokter mengenai standar penulisan Visum Et Repertum, kepada hakim meskipun tidak mutlak diperlukan, sebaiknya Visum Et Repertum tetap ada dalam pembuktian perkara pidana, khususnya yang melibatkan tubuh manusia, untuk memperkuat keyakinan hakim dan kepada penyidik agar Visum Et Repertum dapat dijadikan bukti permulaan dalam mengungkap suatu perkara pidana khususnya tindak pidana penganiayaan.

Article 133 of the Criminal Procedure Code states that investigators have the right to request information from forensic medical experts, doctors, or other experts relevant to the interests of prosecution. The request is made in writing, where the request letter must explicitly state the purpose of the examination, whether it is to examine wounds, corpses, or to conduct a post-mortem examination. This aims to obtain medical evidence that can support the process of investigating and proving criminal acts in court. However, in practice there are still cases of solving that do not use Visum Et Repertum. The purpose of writing this thesis is to determine the use, obstacles and efforts to assist in the examination in court of criminal violations. The research method in this study is empirical juridical. The research data used were obtained from primary data in the form of interviews with respondents and informants, as well as secondary data in the form of library literature, including textbooks, theories, and laws and regulations. The results of the study indicate that the Use of Visum Et Repertum in assisting the examination in court of crimes has a very important role in the criminal justice system, especially in criminal cases, as a means of documentary evidence that supports the proof of criminal elements in accordance with Article 351 of the Criminal Code. This document does not only provide an overview of the objectives regarding the physical impact. Obstacles in the use of Visum Et Repertum in the Banda Aceh District Court Area in proving criminal acts, namely the difficulty in obtaining a Visum is often caused by administrative problems, such as a Visum that is signed late and the low or limited response of doctors. Efforts to overcome obstacles in the use of Visum Et Repertum in examining criminal acts are through coordination between investigators and doctors who conduct medical examinations to produce a Visum Et Repertum that runs well and is valid, the request for a Visum is conveyed clearly. It is recommended that the forensic medical department can organize scale training for doctors regarding the standards for writing Visum Et Repertum, to judges even though humans are not absolutely necessary, Visum Et Repertum should still be present in criminal case evidence, especially those involving the body, to strengthen the judge's belief and to investigators so that Visum Et Repertum can be used as initial evidence in revealing a criminal case, especially a criminal act.