Electronic Theses and Dissertation

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
PADA PERKARA GUGAT CERAI DI MAHKAMAH SYAR'IYAH
JANTHO
Nurul Iman*
Ilyas Yunus**
Efendi***


ABSTRAK

Perceraian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai
Talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang menyatakan bahwa "Putusnya perkawinan
akibat perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan perceraian."
Selanjutnya, Pasal 129 KHI menjelaskan bahwa "Seorang suami yang ingin
menjatuhkan talak kepada istrinya harus mengajukan permohonan, baik secara lisan
maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat
tinggal istri, disertai alasan dan permohonan untuk diadakan sidang." Sementara
itu, Cerai Gugat diatur dalam Pasal 132 Ayat 1 KHI yang menyatakan bahwa
gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di
tempat tinggal Penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin
suami. peradilan hanya memiliki wewenang dalam menetapkan siapa dan dengan
siapa nantinya sang anak akan diasuh setelah putusan ditetapkan, sehingga
memberikan tanggungjawab kepada mahkamah syar'iyah Jantho agar terlaksananya
putusan tersebut yang dapat di realisasikan supaya hak anak dapat di laksanakan
dan iktikad baik kedua pihak orang tua terhadap hak anak dikarenakan pelanggaran
sering terjadi dari faktor suami dikarenakan tidak menafkahi anak secara sempurna.
Tujuan penelitian ini berupa untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap hak anak pada perkara perceraian dimahkamah
Syar'iyah Kota Jantho, untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam
melaksanakan perlindungan hukum terhadap hak anak perkara perceraian di
Mahkamah Syar'iya Kota Jantho dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya
hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam melaksanakan
perlindungan hukum terhadap hak anak perkara perceraian di mahkamah syar'iyah
kota Jantho.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
yuridis empiris, data yang diperoleh adalah data primer melalui wawancara di
lapangan yang dilakukan terhadap responden dan laporan data serta data skunder
melalui penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak
anak pada perkara perceraian dimahkamah Syar'iyah Kota Jantho anak masih perlu
perhatian lebih terutama pada pelaksanaan putusan amar perkara perceraian
dimahkamah Syar'iyah Kota Jantho, Ketentuan terkait hak asuh anak ini dijelaskan
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dan Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan UU Perlindungan Anak. Pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih sering diabaikan oleh pihak yang
berkewajiban menjadi pengasuh atas pemenuhan hak anak seiring berjalannya
putusan peradilan. Terdapat hambatan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap hak anak baik itu dari putusan yang tidak memberikan efek signifikan juga
dari peran atas penetapan sang pengasuh atas anak yang lalai dari tanggungjawab
moral dan materil kepada sang anak, sedangkan upaya dari peradilan masih dirasa
kurang berjalan dikarenakan peradilan mahkamah syari'iyah hanya menjalankan
fungsinya sesuai apa yang diamanatkan pada peraturan perudang-undangan yang
berlaku sesuai dengan fungsi dan tujuan kelembagaan.
Saran terhadap pemenuhan hak anak pada proses perceraian pada Mahkamah
Syar’iyah Jantho pertama memaksimalkan putusan agar dapat difungsikan untuk
mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
melainkan juga prediktif dan antisipatif, kedua perlu adanya kesepakatan bersama
yang terjadi di antara penggugat atau tergugat atau pemohon dan termohon untuk
menyerahkan hak asuh anak supaya ditempatkan di bawah asuhan ibu atau ayahnya,
terakhir terhadap upaya rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi
masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi perlu adanya evaluasi lagi terhadap
beberapa keluarga khususnya yang dirasa perlu dipertimbangkan pada peradilan
oleh hakim.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak Pada Perceraian.

LEGAL PROTECTION FOR THE FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS IN A DIVORCE LAWSUIT AT THE JANTHO SYAR'IYAH COURT Nurul Iman* Ilyas Yunus** Efendi*** ABSTRACT Divorce is divided into two types, namely Talak Divorce and Lawsuit Divorce. Talak divorce is regulated in Article 114 of the KHI which states that "The dissolution of a marriage due to divorce can occur through talaq or based on a divorce lawsuit." Furthermore, Article 129 of the KHI explains that "A husband who wishes to impose talaq on his wife must submit an application, either orally or in writing, to the competent Religious Court in the area where the wife lives, together with the reasons and the request to hold a hearing." Meanwhile, Divorce Lawsuit is regulated in Article 132 Paragraph 1 of the KHI which states that a divorce lawsuit can be filed by the wife or her attorney to the Religious Court at the Plaintiff's residence, unless the wife leaves the residence without the husband's permission. The judiciary only has the authority to determine who and with whom in the future the child will be taken care of after the verdict is determined, so as to give responsibility to the Jantho sharia court, the truth is that the verdict can be realized in all aspects of society or even become a boomerang later because of the many amar decisions after the trial that are not declared to be running in accordance with the amar verdict and even inversely proportional due to social factors society itself, especially for custody of children. The purpose of this study is to find out and analyze the implementation of legal protection for children's rights in divorce courts in Jantho City, to find out and analyze obstacles in implementing legal protection for children's rights in divorce courts in Jantho City Syar'iya Court and to find out and analyze legal remedies that can be taken by aggrieved parties in carrying out legal protection for children's rights in divorce cases in court shar'iyah of Jantho city. The research method used in this study is a type of empirical juridical research, the data obtained is primary data through interviews in the field conducted with respondents and data reports and secondary data through literature research. The results of the study show that the implementation of legal protection of children's rights in the divorce court in the Syar'iyah court of Jantho City still needs more attention, especially in the implementation of the decision of the divorce decree in the Syar'iyah court of Jantho City, The provisions related to child custody are explained in Article 7 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 concerning child protection and Article 14 of Law number 35 of 2014 concerning amendments to the Child Protection Law. In Article 7 paragraph (1) of Law number 23 of 2002 concerning child protection, it is still often ignored by those who are obliged to be guardians of the fulfillment of children's rights as judicial decisions progress. There are obstacles to the implementation of legal protection for children's rights, both from decisions that do not have a significant effect as well as from the role of the guardian in determining the child who is negligent from moral and material responsibilities to the child, while the efforts of the judiciary are still considered to be lacking because the judiciary of the Sharia court only carries out its functions in accordance with what is mandated in the applicable laws and regulations in accordance with its functions and objectives Institutional. Suggestions on the fulfillment of children's rights in the divorce process at the Jantho Syar'iyah Court first maximize the decision so that it can be used to realize protection that is not only adaptive and flexible, but also predictive and anticipatory, secondly there needs to be a mutual agreement that occurs between the plaintiff or defendant or the applicant and the respondent to hand over child custody to be placed under the care of the mother or father, Finally, regarding the complicated formal procedures for execution applications for the general public, the amount of execution costs needs to be re-evaluated for several families, especially those who are felt to need to be considered in court by judges. Keywords: Legal Protection, Children's Rights in Divorce.