Electronic Theses and Dissertation

Pasal 19 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang-barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan. Pasal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Tetapi, dalam praktiknya pada usaha jasa cuci kendaraan bermotor (doorsmeer) di kabupaten Aceh Selatan sering kali terdapat kasus yang merugikan konsumen seperti kerusakan kendaraan akibat kelalaian pekerja hingga kehilangan kendaraan.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam perjanjian pelayanan usaha jasa cuci kendaraan, menjelaskan hambatan yang dialami konsumen dalam menuntut haknya jika terjadi kerugian akibat kelalaian/kesalahan pelaku usaha dalam pelayanan jasa cuci kendaraan, dan menjelaskan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa cuci kendaraan terkait kerugian yang dialami konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk memperoleh data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan yaitu menggunakan bahan-bahan hukum, dan data primer diperoleh dengan penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden dan informan yang berkaitan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan jasa usaha cuci kendaraan bermotor di Aceh Selatan tidak berjalan sebagaimana yang diperjanjikan, dimana pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan konsumen pada saat kendaraan berada di tempat usaha pelaku usaha. Konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha menghadapi hambatan ketika menuntut haknya atas kerugian yang dialami akibat kehilangan dan atau kerusakan kendaraan ketika dalam pengawasan pelaku usaha, dan upaya penyelesaian yang ditempuh atas kerugian konsumen pengguna jasa cuci kendaraan masih dilakukan secara musyawarah dan terkadang tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya.
Disarankan terhadap pelaku usaha untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan lebih bertanggungjawab dalam menjamin hak-hak konsumen dan membuat sebuah standar operasional atau SOP yang melindungi hak-hak konsumen secara lebih pasti dan memfasilitasi pengaduan atau keluhan dari konsumen dengan lebih terbuka. Serta konsumen perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang apa saja yang menjadi hak-hak konsumen dalam pelayanan jasa dan bagaimana cara memperolehnya. Hal ini diperlukan demi untuk menumbuhkan kesadaran ditengah masyarakat mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

Article 19, paragraph 1 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and/or losses to consumers resulting from consuming goods and/or services produced and traded. This article aims to create a balance between the rights and obligations of consumers and business actors. However, in practice, in the motor vehicle wash (doorsmeer) business in South Aceh Regency, there are often cases that harm consumers, such as vehicle damage due to workers' negligence or even vehicle loss. The purpose of this thesis is to explain the responsibility of business actors for consumer losses in the service agreement of motor vehicle wash businesses, to explain the obstacles faced by consumers in claiming their rights when there are losses due to negligence or errors by business actors in the vehicle wash service, and to describe the resolution efforts made by motor vehicle wash business actors regarding the losses experienced by consumers. This research uses an empirical juridical method to obtain secondary and primary data. Secondary data is obtained through library research using legal materials, and primary data is obtained through field research in the form of interviews with respondents and informants related to the research. The research results show that in the implementation of motor vehicle wash services in South Aceh, the service does not proceed as agreed, where business actors are not responsible for the damage or loss of consumer vehicles while the vehicles are under the business actor’s care. Consumers who suffer losses due to the negligence of business actors face obstacles when claiming their rights for losses due to vehicle damage or loss under the business actors' supervision. The resolution efforts for consumer losses are still carried out through deliberation, but sometimes they do not provide results as expected. It is recommended that business actors improve service quality by being more responsible in guaranteeing consumer rights and creating operational standards or SOPs that more clearly protect consumer rights, as well as facilitate complaints or grievances from consumers in a more transparent manner. Consumers should also receive socialization and education about their rights in service provision and how to obtain them. This is necessary to raise awareness in society about the importance of consumer protection.