Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Farhan Satria
2024
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAN PEMAKAIAN OBAT YANG
TELAH KADALUWARSA DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp, bibl
Dr. Yusri, S.H., M.H
Menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, “konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 7 huruf
b UUPK tentang kewajiban pelaku usaha meberikan informasi yang benar dan jelas
jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang/ atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Namun, kenyataannya masih
ada toko yang menjual obat yang telah kadaluwarsa, sehingga dapat merugikan
konsumen yang mengkonsumsinya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan
hukum terhadap konsumen yang mengonsumsi obat kadaluwarsa, menjelaskan
tanggung jawab pelaku usaha akibat kesalahan yang ditimbulkan terhadap
konsumen, dan menjelaskan penyelesaian hukumnya dalam hal terjadi kerugian
konsumen akibat pemakaian obat yang telah kadaluwarsa.
Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian yuridis
empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data
lapangan diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan, sedangkan
data sekunder diperoleh melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan
untuk kemudian data dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks
perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan obat kadaluwarsa
diatur dalam UUPK dan peraturan lainnya, namun implementasinya masih minim
akibat lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum. Tanggung jawab pelaku
usaha dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen meliputi pengembalian uang
atau kompensasi lainnya sesuai pasal 19 UUPK. Penyelesaian hukum untuk
kerugian akibat obat kadaluwarsa biasanya dilakukan melalui jalur kekeluargaan,
pengembalian uang, atau penggantian barang. Proses hukum formal jarang
ditempuh karena dianggap memakan waktu dan biaya. Lembaga seperti BPOM,
Yapka, dan Dinas Kesehatan berperan dalam pengawasan, meskipun
pelaksanaannya masih terbatas.
Disarankan kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajibannya
sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Disarankan
kepada Instansi yang berwenang dan pemerintah dapat mengawasi peredaran obat
yang telah kadaluwarsa dengan lebih sistematis. Disarankan kepada konsumen
untuk lebih teliti dalam membeli obat.

Tidak Tersedia Deskripsi