Electronic Theses and Dissertation

Pasal 45 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutuskan perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd, dan untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd telah sesuai dengan asas keadilan hukum bagi pihak yang berperkara.
Penelitian ini bersifat studi kasus, termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Studi yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/ PTA Smd dalam memutus perkara bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang memberi peluang kepada wakif untuk mengusulkan pergantian nazhir apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun nazhir tidak melaksanakan tugasnya. Dalam kasus tanah wakaf ini, kurang lebih selama 28 tahun sejak tanah tersebut diwakafkan, nazhir telah lalai dan tidak memanfaatkan tanah wakaf tersebut sesuai dengan yang dikehendaki wakif sebagaimana termuat dalam tujuan wakaf. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/ PTA Smd juga belum memberikan rasa keadilan bagi para pihak, seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, maka sejak saat itu telah timbul kewajiban nazhir untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutuskan perkara harus memperhatikan secara mendetail fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim juga harus memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara, sehingga dalam melaksanakan pertimbangannya majelis hakim tidak melakukan suatu kekeliruan terhadap putusan yang akan diputuskan serta melakukan penafsiran hukum secara seksama sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh pihak-pihak dalam perkara dan masyarakat secara luas.

Article 45 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf explains that nazhir can be replaced if he does not carry out his duties in managing and developing waqf assets in accordance with applicable provisions. The purpose of this study is to determine the basis for the considerations of the Panel of Judges of the Samarinda High Religious Court in deciding case Number 36/Pdt.G/2018/Pta Smd, and to determine whether the decision of the High Religious Court Number 36/Pdt.G/2018/Pta Smd is in accordance with the principles of legal justice for the parties to the case. This research is a case study, including the type of normative juridical research. The study used is a literature study. The data collection technique used is a study of legal documents in the form of court decisions related to the problems studied. Based on the research results, the consideration of the Panel of Judges of the Samarinda High Religious Court Number 36/Pdt.G/2018/ PTA Smd in deciding the case is contrary to Article 6 paragraph (4) and Article 9 paragraph (3) of Government Regulation Number 42 of 2006 which provides an opportunity for the wakif to propose a replacement of the nazhir if within a period of 1 (one) year the nazhir does not carry out his duties. In this waqf land case, for approximately 28 years since the land was donated, the nazhir has been negligent and has not utilized the waqf land according to the wishes of the wakif as stated in the purpose of the waqf. The Panel of Judges of the Samarinda High Religious Court Number 36/Pdt.G/2018/ PTA Smd has also not provided a sense of justice for the parties, since the waqf oath was pronounced in 1989 by the wakif, since then the nazhir's obligation has arisen to utilize the waqf assets according to the purpose of the waqf. The panel of judges of the Samarinda High Religious Court in deciding the case must pay attention to the facts revealed in detail in the trial. The panel of judges must also pay attention to all provisions of the laws and regulations relating to the case, so that in carrying out its considerations the panel of judges does not make a mistake in the decision to be decided and interprets the law carefully so that a sense of justice can be felt by the parties in the case and the wider community.