Electronic Theses and Dissertation

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana
ringan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative,
Pelaksanaan inovasi kebijakan pendirian rumah restorative justice di Provinsi Aceh
belum terlaksana secara efektif berdampak pada tidak tercapainya penanganan
perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan dan terwujudnya kepastian hukum
yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan
keluarganya, tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat, dengan
menghindarkan adanya stigma negatif.
Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan
menjelaskan Pelaksanaan Rumah Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara
Pidana, Mekanisme Rumah Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana,
dan Upaya dari Kejaksaan untuk Terlaksananya Rumah Restorative Justice secara
Efektif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis
empiris dengan pendekatan sosoliogi hukum. Pengumpulan data primer dilakukan
melalui penelitian lapangan yaitu mengkaji penerapan hukum yang berkaitan
dengan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Analisis data dalam
penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk dekriptif
analitis.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Rumah Restorative
Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana belum terlaksana secara efektif,
kurangnya kesadaran para pihak dan pemangku adat setempat pentingnya
penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, musyawarah sudah di praktikkan
sebagai penyelesaian tindak pidana ringan mampu membawa hasil yang positif,
baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat, upaya pelaksanaan Rumah Restorative
Justice di Provinsi Aceh terus dilakukan peningkatan dengan cara melibatkan pihak
pemangku adat untuk mengefektifkan kembali rumah restorative justice.
Disarankan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh dalam mewujudkan pemulihan
adalah adanya proses yang kooperatif melibatkan semua pihak yang
berkepentingan, dengan megambil langkah-langkah pemulihan, melaksanakan
edukasi, sosialisasi dan kerja sama dengan daerah setempat dengan melibatkan
semua tokoh adat di desa.

The application of restorative justice in resolving minor criminal cases is guided by the Attorney General Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 on Termination of Prosecution based on restorative justice. However, the implementation of the policy innovation of establishing a restorative justice house in Aceh Province has not been as effective as intended. This has led to a failure to achieve fast, simple, low-cost case handling and the realization of legal certainty that prioritizes justice not only for suspects, victims and their families, but also justice that touches the community, by avoiding negative stigma. This research and study aims to find out, analyze and explain the Implementation of Restorative Justice Houses in Resolving Criminal Cases, the Mechanism of Restorative Justice Houses in Resolving Criminal Cases, and the Prosecutor's Efforts to Implement Restorative Justice Houses Effectively in Resolving Criminal Cases. The research method used is empirical juridical legal research with a legal sociology approach. Primary data collection was carried out through field research, namely examining the application of laws related to the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on restorative justice. Data analysis in this research was carried out qualitatively and presented in analytical descriptive form. The study's results show that the Restorative Justice House has not been effectively implemented in resolving criminal cases. This can be seen from the problems of court case overload and the simplification of the judicial process. Humanitarian punishment has injured society's sense of justice, failing to fulfill the objectives of the law. It is suggested that the Aceh High Prosecutor's Office actively engage and collaborate with the local community. This could involve involving all traditional leaders in the village, such as signing a joint agreement between the Aceh District Prosecutor's Office and the Aceh Traditional Council.