Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI 1951 PADA KAMP PENGUNGSI ACEH DI MINA RAYA, PIDIE
Pengarang
T.M HABIL HAWARI - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Sophia Listriani - 198302222006042002 - Dosen Pembimbing I
Riza Chatias Pratama - 198905302022031009 - Penguji
Rosmawati - 198010202005012002 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1703101010156
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024
Bahasa
Indonesia
No Classification
342.083
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
(Sophia Listriani S.H., LL.M)
Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, Untuk Menganalisis Pemenuhan hak-hak pengungsi di Camp Mina Raya berdasarkan Konvensi 1951 dan Untuk Mengidentifikasi Mekanisme pemenuhan hak-hak pengungsi di Kamp Mina Raya, Pidie
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan (Field Research) atau bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan semi kualitatif, dan Penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam macam materi yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa buku-buku, catatan-catatan, makalah-makalah, dan lain-lain. tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian yang akan dilakukan
Berdasarkan Hasil Penelitian, Indonesia walaupun bukanlah pihak yang menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, telah banyak melakukan upaya untuk membantu para Pengungsi yang berada di Aceh, terutama di Mina Raya, Padang Tijie, Aceh. Hal ini juga bisa dilihat dari bagaimana pemerintah Indonesia berusaha keras untuk mencari dan memberikan suatu tingkat kenyamanan dan tempat agar para pengungsi dapat tempat penampungan yang memadai. Salah satunya adalah memberikan tempat penampungan di Mina Raya, dan membuat PERPRES No. 125 tahun 2016 tentang Pengungsi. UNHCR, IOM, dan Pemerintah Indonesia juga telah berusaha untuk membuat kamp aman dan nyaman. Salah satunya adalah menjaga agar Kamp Mina Raya aman, diantaranya adalah memberikan bantuan seperti Air Bersih dan Makanan Instan, Melakukan kegiatan bersama warga yang berada di Padang Tiji, dan memberikan pendidikan dan kegiatan bagi Pengungsi Dewasa dan Anak-anak..
Disarankan undang-undang yang mengaitkan hak-hak terhadap para pengungsi walaupun sudah dilakukan dengan baik, masih diperlukan undang-undang lain untuk memenuhi hak-hak para pengungsi.
Tidak Tersedia Deskripsi
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGUNGSI OLEH PEMERINTAH RNAUSTRALIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM RNCONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES, 1951 (PUTRI MARIATI, 2015)
ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF ROHINGYA AT MINA RAYA CAMP UNDER PRESIDENTIAL REGULATION NO. 125 OF 2016 IN THE CONTEXT OF HUMAN TRAFFICKING RISKS (Sandya Aprillia Haryani, 2025)
PERBANDINGAN KEBIJAKAN INDONESIA DANRNMALAYSIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSIRNSELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (Ida Elvera Rambe, 2021)
TINJAUAN YURIDIS KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAP PENGUNGSI ANAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Uswatun Hasanah, 2015)
LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES IN RECOGNIZING CLIMATE REFUGEES IN INTERNATIONAL LAW (CARISSA, 2025)