Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Aceh berlaku Syariat Islam yang meliputi bidang akidah, Syariah dan akhlak. Syariat Islam yang dimaksud meliputi berbagai bidang, salah satunya muamalah. Diantara pelaksanaan syariat Islam dibidang muamalah adalah dalam pembuatan akta notaris. Pasal 2 Ayat (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa akad keuangan di Aceh menggunakan Prinsip Syariah, maka akad keuangan yang dibuat notaris harus mengikuti prinsip Syariah. Keberadaan akta notaris saat ini adalah suatu alat bukti penting dalam bidang muamalah. Salah satu syarat dalam akta notaris adalah adanya saksi sesuai Undang-undang jabatan notaris. Dalam Surat Al Baqarah ayat 282 menyebutkan “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan.”. Namun dalam realitanya banyak akad Syariah di Aceh yang belum sesuai dengan anjuran surat Al Baqarah tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan implementasi penggunaan saksi perempuan dalam pembuatan akta syariah di Kabupaten Aceh Besar, hambatan-hambatan dalam penggunaaan saksi perempuan sesuai ketentuan Islam dalam pembuatan akta Syariah serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari perundang-undangan dan literatur-literatur. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penggunaan saksi perempuan dalam pembuatan akta syariah di Kabupaten Aceh Besar masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan belum semua notaris memiliki sertifikasi syariah. Syarat adanya saksi dalam akad adalah mutlak untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan Al-Baqarah ayat 282. Namun kesaksian dua orang perempuan saja atau satu laki-laki dan satu perempuan dalam pembuatan akta akad syariah tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Baqarah Ayat 282. Hambatan penggunaaan saksi perempuan sesuai ketentuan Islam dalam pembuatan akta syariah dikarenakan tidak semua notaris memahami konsep
kesaksian dalam Islam khususnya terkait kesaksian perempuan dalam bidang muamalah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan penggunaan saksi perempuan agar sesuai dengan ketentuan syariah yaitu antara lain: Notaris harus memiliki sertifikasi syariah, Notaris harus memahami konsep saksi dalam Islam, dan Notaris di Aceh tidak hanya menggunakan UUJN dalam pembuatan akta.
Disarankan kepada notaris di Wilayah Aceh Besar dalam pembuatan akta akad syariah untuk menghadirkan saksi sesuai tuntunan Al Quran. Disarankan juga kepada Notaris untuk mempelajari konsep kesaksian dalam Islam khususnya terkait kesaksian perempuan dalam bidang muamalah, serta disarankan kepada Notaris untuk memiliki sertifikasi Syariah dan tidak hanya menggunakan UUJN dalam pembuatan akta.

Kata kunci: implementasi, saksi perempuan, akta Syariah.

 

Article 125 of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh states that Islamic Sharia applies in Aceh, covering the fields of faith, Sharia, and morality. The Sharia law mentioned includes various fields, one of which is muamalah (transactions). Among the implementations of Islamic Sharia in the field of muamalah is in the drafting of notarial deeds. Article 2, Paragraph (2) of Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions states that financial contracts in Aceh must use Sharia Principles; therefore, financial contracts made by notaries must adhere to Sharia principles. The existence of notarial deeds is currently an essential piece of evidence in the field of muamalah. One of the requirements in a notarial deed is the presence of witnesses in accordance with the Notary Law. In Surah Al-Baqarah, verse 282, it is mentioned, "And bring to witness two witnesses from among your men, or if there are not two men (available), then a man and two women." However, in reality, many Sharia contracts in Aceh do not comply with the guidance of Surah Al-Baqarah. The purpose of this research is to analyze and explain the implementation of the use of female witnesses in the drafting of Sharia deeds in Aceh Besar Regency, the obstacles to the use of female witnesses in accordance with Islamic law in the drafting of Sharia deeds, and the efforts that can be made to overcome these obstacles. This research is an empirical juridical study. The data for this research were obtained through library and field research. Library research was conducted to obtain secondary data by studying legislation and literature. Field research was conducted to obtain primary data by interviewing respondents and informants. The data were then analyzed using a qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of the use of female witnesses in the drafting of Sharia deeds in Aceh Besar Regency is still not fully in accordance with Islamic Sharia law, and not all notaries possess Sharia certification. The requirement for the presence of witnesses in a contract is mandatory in accordance with Surah Al-Baqarah, verse 282. However, the testimony of two women or one man and one woman in the drafting of a Sharia contract deed does not meet the requirements stipulated in Surah Al-Baqarah, verse 282. The obstacles to using female witnesses in accordance with Islamic law in the drafting of Sharia deeds arise from the fact that not all notaries understand the concept of testimony in Islam, especially regarding female testimony in the field of muamalah. Efforts that can be made to overcome these obstacles include: Notaries must possess Sharia certification, Notaries must understand the concept of witnesses in Islam, and Notaries in Aceh should not only rely on the UUJN (Indonesian Notary Law) when drafting deeds. It is recommended that notaries in Aceh Besar Regency, when drafting Sharia contract deeds, should present witnesses in accordance with the guidance of the Quran. It is also recommended that notaries study the concept of testimony in Islam, particularly regarding female testimony in the field of *muamalah*, and that notaries should obtain Sharia certification and not only rely on the UUJN when drafting deeds. Key words: Implementation, Female Witness, Sharia Contract.