Electronic Theses and Dissertation

Menteri mengangkat dan memberhentikan notaris yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwasanya Menteri bertugas melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap notaris. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengawasan terhadap notaris secara preventif dan remedial ditata melalui Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 menata tentang pembinaan preventif dan menyatakan bahwasanya notaris wajib bekerja dengan jujur, tidak memihak, tekun, jujur dalam memberikan salinan akta sesuai dengan aslinya. Ketentuan tersebut merupakan upaya Majelis Pengawas untuk meningkatkan pembinaan, namun pada kenyataannya masih ada notaris yang kurang memberikan pembinaan sehingga menimbulkan pengaduan kepada Majelis Pengawas.
Tujuan studi ini adalah Mengkaji dan menjelaskan peranan majelis pengawas wilayah Aceh dalam membentuk notaris yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akhlak moral serta kepribadian yang baik serta hambatan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Aceh dalam membentuk Notaris yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akhlak moral serta kepribadian yang baik.
Studi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif, jenis data yang digunakan pada studi ini terdapat data primer diperoleh dari wawancara dan observasi, studi ini juga menggunakan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur Perundang-Undangan dan jurnal. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil studi ini adalah hakikat dari pengawasan adalah untuk menghindari penyimpangan, peranan Majelis Pengawas Wilayah dalam belum maksimal dilakukan karena masih ditemukan notaris yang menyimpang dalam menjalankan profesi dan jabatan bahkan melanggar etika. Hambatan Majelis Pengawas Wilayah Aceh diantaranya terdapat notaris dalam struktur keorganisasian Majelis Pengawas Wilayah Aceh. Pelaporan yang digunakan masyarakat sebagai bentuk ketidakpuasan pelayanan notaris bukan sepenuhnya kesalahan notaris melainkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai wilayah tugas dan tanggung jawab notaris. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Majelis Pengawas Wilayah Aceh Harus lebih mengoptimalkan kinerja pengawasan dan pembinaan, apabila notaris terhadap notaris lainnya yang mengemban jabatan sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah, apabila terindikasi pelanggaran dan melakukan perbuatan dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka harus ditindak dan diproses, tidak hanya notaris dan Majelis Pengawas yang harus dituntut untuk memperbaharui keilmuwan seiring dengan berkembangnya zaman, notaris dan Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan penyuluhan dalam bentuk interaksi kepada masyarakat, terhadap pembatas antara kewajiban dan tanggung jawab notaris kepada para pihak, iktikad baik antara pihak-pihak lainnya dalam menyelesaikan hak dan kewajiban dalam perjanjian.
Disaranakan untuk Memaksimalkan pembinaan ataupun pengawasan tidak cukup hanya dengan kegiatan yang bersifat inspeksi mendadak, Majelis Pengawas Wilayah Aceh harus adanya perkembangan dalam segi pengawasan dan pembinaan, Majelis Pengawas Wilayah Aceh dapat membuat program pengawasan yang bersifat digitalisasi akan dampak dari penyalahgunaan profesi dan jabatan notaris dan Majelis Pengawas Wilayah Aceh dalam melakukan pembinaan kepada notaris dibutuhkan dukungan komitmen yang lebih dari pemerintah khususnya jaksa, kepolisian dan hakim untuk melakukan pengembangan sarana keilmuwan kenotariatan dan menjadi bagian dari struktur pengawasan kepada notaris, pengembangan aspek keilmuwan tidak hanya kepada notaris tetapi juga masyarakat, sebagai pengguna jasa notaris, agar meningkatkan perbaikan dalam sistem pengawasan dan pembinaan majelis pengawas notaris kepada notaris, atau notaris memberikan informasi kepada masyarakat dengan menempatkan kewajiban para pihak untuk menyelesaikan hak dan tanggung jawab dalam bentuk tempelan dinding atau video penyuluhan di kantor tempat notaris bekerja.

Kata Kunci: Peranan, Majelis Pengawas Notaris, Pengawasan

The Minister appoints or removes notaries, who must obey all applicable rules and regulations while carrying out their responsibilities. Article 67 Paragraph (1) of Law No. 2 of 2014 on the Notary Profession states that the Minister is tasked for overseeing and directing notaries. The Notary Supervisory Council carries out this supervisory function, as stated in paragraph (2). Both preventative and remedial notary monitoring are outlined in Article 1 of Ministerial Regulation No. 16 of 2021 on Human Rights and the Law. Article 16 of Law No. 2 of 2014 addresses preventative advice and states that notaries must work with honesty, impartiality, diligence, integrity, and to provide copies of deeds based on the original. These requirements are an attempt by the Supervisory Council to improve advice; yet, in reality, some notaries still do not take sufficient care, leading to complaints to the Supervisory Council. This study aims to analyze and clarify the role of the Aceh Regional Supervisory Council in fostering notaries who prioritize carefulness, ethical behavior, and a good personal character, as well as to explore the challenges and solutions the Council faces in this endeavor. The research employs a combination of empirical and normative juridical approaches, using primary data from interviews and observations, and secondary data from legal literature and journals. A qualitative analysis was conducted. The findings indicate that the primary purpose of supervision is to prevent misconduct. However, the role of the Aceh Regional Supervisory Council is not yet fully effective, as some notaries still deviate from professional and ethical standards. One of the challenges for the Council is that some of its members are also notaries, which can create conflicts of interest. Public complaints about notarial services are not always due to notary errors but are often due to a lack of public understanding of the notary’s duties and responsibilities. To address these challenges, the Aceh Regional Supervisory Council needs to optimize its supervisory and guidance functions. When notaries who are also council members are found to have violated regulations, appropriate actions must be taken. Additionally, both notaries and the Supervisory Council should update their knowledge to keep pace with the times and should provide educational outreach to the public to clarify the boundaries between notaries' obligations and responsibilities. It is recommended that the Aceh Regional Supervisory Council enhance its supervisory and guidance efforts, not just through sudden inspections but also by developing programs, potentially utilizing digital tools. Further support from the government, particularly from prosecutors, police, and judges, is needed to develop the notarial knowledge base and integrate it into the supervisory structure. Knowledge development should extend to the public, as users of notarial services, to improve the supervisory and guidance system. Notaries could also inform the public by displaying notices or educational videos in their offices. Keywords: Role, Notary Supervisory Council, Supervision