Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK


MUH MMAD KAUTSAR
1703101010116
2024

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN WARUNG KOPI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN( Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,59).,pp.,bibl


Prof. Dr. SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum
Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) PP 16 Tahun 2021 apabila ditemukan bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka akan dikenai sanksi administratif. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan bangunan warung kopi yang dibangun tanpa PBG termasuk bangunan warung kopi yang semakin menjamur di Kecamatan Ingin Jaya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah pemberian sanksi administratif terhadap bangunan warung kopi yang tidak mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Ingin Jaya sudah sesuai dengan peraturan, apakah kendala dalam pemberian sanksi administratif terhadap bangunan warung kopi yang tidak mempunyai PBG di Kecamatan Ingin Jaya, apakah akibat hukum dari bangunan warung kopi yang t idak memiliki PBG tersebut.
Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis empiris, data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dan studi lapangan, serta data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai bahan pendukung.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yaitu pemberian sanksi terhadap bangunan warung kopi yang t idak memiliki PBG di Kecamatan Ingin Jaya belum terlaksana secara optimal, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan t idak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun kendala dalam pemberian sanksi administratif terhadap bangunan warung kopi yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung adalah karena anggaran serta staff yang terbatas. Adapun akibat hukum dari t idak memiliki PBG adalah memberikan kesempatan kepada aparat hukum untuk membongkar bangunan secara semena- mena.
Disarankan Agar pemberian sanksi PBG dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik dan benar, maka pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui kerja sama dengan instansi lainnya harus dilengkapi dengan sarana-prasarana yang memadai, sehingga diharapkan dalam menjalankan tugasnya dapat dilakukan secara efektif dan effisien. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang PBG, agar tidak terjadi pergusuran secara tiba-tiba yang dapat merugikan masyarakat.

Tidak Tersedia Deskripsi