Electronic Theses and Dissertation

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI
KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONEL 1997

Muhammad Heikal Daudy
Adwani
Muazzin
Darmawan

ABSTRAK

Indonesia adalah negara pihak konvensi ranjau darat antipersonel 1997 karena telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. Sejumlah langkah inisiatif telah dilaporkan Indonesia pada tahun-tahun pertama pasca ratifikasi sesuai artikel 7 konvensi. Namun belum diketahui secara pasti mengenai langkah yang dilakukan pemerintah guna menuntaskan tanggungjawabnya yang masih tersisa sebagaimana termaktub di dalam artikel 1 sampai dengan 5 konvensi. Data terakhir menunjukkan absennya pemerintah dalam menjalankan mekanisme sesuai mandat konvensi yang menyebabkan jatuhnya korban ranjau dan masih ditemukannya benda tersebut pasca konflik bersenjata seperti di Aceh. Saat ini pun pemerintah kembali dihadapkan pada situasi konflik bersenjata dalam negeri di Papua yang nyaris serupa. Untuk menengahi persoalan tersebut diperoleh tiga rangkuman permasalahan penelitian yang diajukan yaitu: Pertama, Mengapa Indonesia meratifikasi konvensi ranjau darat antipersonel 1997?; Kedua, Apakah Indonesia memiliki keinginan dan kemampuan memenuhi seluruh isi konvensi?; dan Ketiga, Apakah Indonesia telah berkonstribusi terhadap pembentukan norma konstitutif hukum kebiasaan internasional melalui larangan penggunaan ranjau darat antipersonel?.
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis kepentingan Indonesia meratifikasi konvensi ranjau darat antipersonel 1997. Kemudian komitmen Indonesia dalam memenuhi tanggungjawabnya sebagai negara pihak konvensi, dan andil Indonesia terhadap opinio juris hukum kebiasaan internasional melalui pelarangan penggunaan ranjau darat antipersonel.
Data penelitian dikaji dan diulas menggunakan metode yuridis-normatif. Pendekatan doktrinal ini menekankan studi kepustakaan (library research). Dimana data sekunder menjadi data sandingan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk selanjutnya, di analisis secara kualitatif dengan uraian-uraian berbentuk deskriptif analitis serta preskriptif.
Hasil kajian menunjukkan bahwa melalui ratifikasi konvensi ranjau darat antipersonel 1997, Indonesia dinilai mampu melaksanakan tanggungjawabnya dalam rangka memenuhi agenda penghormatan HAM dan Hukum Humaniter Internasional. Penilaian tersebut memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan berbagai kerjasama internasional yang telah dirintisnya. Walaupun Indonesia belum mencanangkan program demining ranjau darat secara masif dan sejumlah tanggungjawab yang masih tersisa untuk dituntaskan. Pada kenyataannya alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Indonesia dianggap sudah tidak ingin dan tidak mampu untuk memenuhi tanggungjawab hukum internasionalnya itu. Indonesia telah berkonstribusi terhadap opinio juris hukum kebiasaan internasional bidang perlucutan senjata. Sebagaimana ditunjukkan melalui pengaturan bab khusus mengenai HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen serta peraturan domestik lainnya berkenaan bidang penelitian ini. Demikian jika merujuk kepada aliran konstruktivis.
Disarankan agar Pemerintah Republik Indonesia segera menuntaskan rencana aksi nasional melalui program demining ranjau darat secara nasional. Program tersebut dapat menjadikan Aceh sebagai proyek percontohan. Selain berfungsi strategis, langkah ini mempunyai efek ganda yaitu terjaganya citra Indonesia dimata internasional sehingga dianggap masih berkeinginan dan mampu memenuhi kewajiban yang diatur konvensi. Sekaligus menunjukkan andil negara terhadap eksistensi hukum kebiasaan internasional terhadap larangan penggunaan ranjau darat antipersonel di panggung dunia.

Kata Kunci: Konvensi ranjau darat antipersonel, Tanggung Jawab Negara, Hukum Internasional

INDONESIAN LEGAL POLITICS ON RATIFICATION ANTIPERSONNEL LAND MINE CONVENTION 1997 Muhammad Heikal Daudy Adwani Muazzin Darmawan ABSTRACT Indonesia is a party to the anti-personnel land mine convention 1997 because it has ratified it through Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. A number of initiative steps have been reported by Indonesia in the first years after ratification in accordance with article 7 of the convention. However, it is not yet known for certain what steps the government will take to complete its remaining responsibilities as stated in articles 1 to 5 of the convention. Recent records show the government's absence in implementing mechanisms in accordance with the mandate of the convention which has resulted in the number of mine victims and the discovery of these objects after armed conflicts such as in Aceh. Even now, the government is again faced with a situation of domestic armed conflict in Papua which is almost the same. To mediate this question, three summaries of research problems were obtained, namely: first, Why did Indonesia ratify the anti-personnel landmine convention 1997?; second, Does Indonesia have the desire and ability to fulfill all the contents of the convention?; and third, Has Indonesia contributed to the formation of constitutive norms of customary international law through the prohibition of the use of antipersonnel landmines?. This research was conducted to examine and analyze Indonesia's interests in ratifying the anti-personnel landmine convention 1997. Then, Indonesia's commitment to fulfilling its responsibilities as a state party to the convention, and Indonesia's contribution to the opinio juris of customary international law through the prohibition of the use of antipersonnel landmines. Research data is studied and reviewed using juridical-normative methods, because this legal research is a library research. Therefore, the secondary data collected is divided into primary, secondary and tertiary legal materials. Next, it will be analyzed qualitatively with descriptions in the form of analytical descriptive and prescriptive. The results of the study show that through the ratification of the anti-personnel landmine convention 1997, Indonesia has been able to maintain its positive image on the international stage, especially in relation to the agenda of respecting human rights and international humanitarian law. This step was taken for the sake of sustainability of the various international collaborations he had initiated. Indonesia has not yet launched a massive landmine demining program and a number of other responsibilities that must be completed. Although this reason cannot be used as a basis for stating that Indonesia is considered unwilling and unable to fulfill its responsibilities. Indonesia has contributed to the opinio juris of customary international law in the field of disarmament. As shown by the regulation of a special chapter on human rights in the Constitution 1945 as a result of amendments and other domestic regulations regarding this field of research. This is the case when referring to the constructivist thinking. It is recommended that the Government of the Republic of Indonesia immediately complete a national action plan through a national land mine demining program. The program could make Aceh a pilot project. Apart from having a strategic function, this step has a double effect, namely maintaining Indonesia's image internationally so that it is considered still willing and able to fulfill the obligations stipulated by the convention. At the same time, it shows the country's contribution to the existence of customary international law regarding the prohibition of the use of anti-personnel landmines on the world stage. Keywords: Antipersonnel landmine convention, State Responsibility, International Law