Electronic Theses and Dissertation

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menegaskan bahwa ”Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 20 ayat (1)
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial atas tanah”.
Namun ditemukan fakta bahwa terdapat dualisme kepemilikan status tanah yang
berada di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status tanah yang menjadi objek
sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3116 K/Pdt/2020, dan
pertimbangan hukum terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 3116 K/Pdt/2020.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas
dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari
Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para
pakar hukum terkemuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan (Statute Approach) dan konseptual (conseptual approace).
Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah sengketa menjadi Barang
Milik Negara (BMN) yang berstatus hak pakai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor
0007/Desa Gunong Kleng tanggal 08 Desember 2016 yang terdaftar atas nama
Pemerintah Republik Indonesia cq Kementian Agama Republik Indonesia. Pada
pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang telah
dipertimbangkan tidak tepat, karena pada saat Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh
menyelesaikan perkara ditingkat pertama dan Hakim Pengadilan Tinggi Banda
telah benar dalam membuat suatu pertimbangan hukum pada saat memutuskan
suatu objek perkara terkait status tanah.
Disarankan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk
mempertimbangan Putusan PN Meulaboh dan Putusan PT Banda Aceh agar dapat
memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tetap menjadi hak milik
Penggugat I. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya
untuk memperhatikan putusan pengadilan sebelumnya yang telah menyatakan
bahwa status tanah objek sengketa merupakan hak milik Penggugat I

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that "Earth, water and the wealth contained therein are controlled by the state for the greatest prosperity of the people." Article 20 paragraph (1) Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations which states that "Property rights are hereditary, strongest and fullest rights that people can have over land, taking into account the social function of land." However, it was discovered that there is dualism in ownership of land status in Meulaboh City, West Aceh Regency. This research aims to explain the status of land which is the object of dispute based on Supreme Court Decision Number. 3116 K/Pdt/2020, and legal considerations related to Supreme Court Decision Number 3116 K/Pdt/2020. The research method used is a normative juridical research method. Normative juridical research focuses on rules or principles in the sense that law is conceptualized as norms or rules originating from statutory regulations, court decisions, and doctrines from leading legal experts. This research uses a statutory and conceptual approach. The data that has been collected is analyzed quantitatively descriptively. The results of the research show that the status of the disputed land is State Property (BMN) with right to use status with Right to Use Certificate Number 0007/Gunong Kleng Village dated 08 December 2016 which is registered in the name of the Government of the Republic of Indonesia cq Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The legal considerations of the Panel of Supreme Court Judges that have been considered are not correct, because when the Meulaboh District Court Judge resolved the case at the first instance and the Banda High Court Judge was correct in making a legal consideration when deciding on a case object related to land status. It is recommended to the Panel of Judges of the Supreme Court to consider the Meulaboh District Court Decision and the PT Banda Aceh Decision in order to provide legal certainty that land rights remain the property of Plaintiff I. The Panel of Judges of the Supreme Court in their legal considerations to pay attention to the previous court decision which stated that the status of the land the object of the dispute is the property of Plaintiff I