Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar, namun dalam praktiknya masih ditemukan bahwa kapal melakukan kegiatan alih muat dikolam pelabuhan tanpa izin syahbandar.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Meulaboh belum bisa secara optimal melakukan tata kelola kepelabuhan, untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Meulaboh dalam menangani perkara tindak pidana pelayaran dan untuk menjelaskan koordinasi antarlembaga yang berwenang dalam menangani tindak pidana pelayaran.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni dengan mengkaji keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam penerapan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta serta data guna menjadi sumber dalam kebutuhan identifikasi masalah yang akan membantu dalam penyelesaian masalah yang ada. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan pengumpulan data primer melalui wawancara terhadap responden dan informan. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian ilmiah.
Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pelabuhan di wilayah administrasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Meulaboh, terlihat bahwa perencanaan SDM belum berjalan maksimal tercermin dari jumlah petugas yang tidak ideal, kendala yang dihadapi oleh KSOP Meulaboh dalam menangani perkara tindak pidana pelayaran adalah kurangnya PPNS di Kantor dan faktor Sarana dan Prasaran yang belum memadai serta masih ada keberadaan premanisme pada area Pelabuhan sangat menggangu kenyamanan dan keamanan Pelabuhan dan koordinasi antarlembaga yang berwenang (KSOP dan Polairud) dalam menangani tindak pidana pelayaran di wilayah administrasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Meulaboh masih lemah.
Dengan melihat permasalahan yang timbul maka perlu disarankan dilkukannya penataan sumber daya manusia agar meningkatnya tata kelola kepelabuhanan di Aceh dalam aspek SDM, sarana dan prasarana, dan anggaran akan menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan Masyarakat. Disarankan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Meulaboh mengirimkan pegawainya dalam pelatihan penyidikan agar tim penyidik dapat bertambah dan dapat berkembang dalam melakukan proses penyidikan dan disarankan dibentuknya Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam rangka sinkronisasi dan kerjasama yang baik terhadap pemahaman tugas masing-masing instansi guna mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pelayaran di wilayah KSOP Meulaboh.

Kata Kunci: Kewenangan, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan, Tindak Pidana Pelayaran.

Based on Article 216 paragraph (1) of the Shipping Act which states that ships carrying out repair activities, sailing trials, loading and unloading activities in port pools, delaying, and loading and unloading dangerous goods must obtain approval from the Harbormaster, but in practice it is still found that ships carry out these activities. transshipment in the port pool without the harbormaster's permission. This research aims to explain why the Harbormaster's Office and the Meulaboh Port Authority have not been able to carry out port governance optimally, to explain the obstacles faced by the Harbormaster's Office and the Meulaboh Port Authority in handling shipping criminal cases and to explain coordination between authorized institutions in handling criminal offenses. cruise. This research uses an empirical juridical research method, namely by examining the conditions that actually occur in the field in the application of applicable regulations with the aim of obtaining facts and data to become a source for problem identification needs that will help in resolving existing problems. The type of approach used is primary data collection through interviews with respondents and informants. Meanwhile, secondary data was obtained from literature studies, statutory regulations, journals and scientific research results. Based on the results of this research, at the port in the administrative area of the Harbor Master's Office and the Meulaboh Port Authority, it appears that HR planning has not run optimally, reflected in the number of officers which is not ideal, the obstacles faced by the Meulaboh KSOP in handling shipping criminal cases are the lack of PPNS in the office and other factors. Facilities and infrastructure are inadequate and there is still thuggery in the port area which seriously disrupts the comfort and security of the port and coordination between authorized institutions in handling shipping crimes in the administrative area of the Harbor Master's Office and the Meulaboh Authority is still weak. By looking at the problems that arise, it is necessary to recommend that HR arrangements be carried out so that improving Aceh port governance in the aspects of HR, facilities and infrastructure, and budget will ensure the realization of security, order and comfort of the community, suggested Civil Servant Investigators (PPNS) of the Harbor Master's Office and Meulaboh Authority. can send their employees to investigative training so that the investigative team can increase and develop in carrying out the investigation process and it is recommended that there be sit-down activities in order to synchronize and collaborate well in understanding the duties of each agency in order to optimize the prevention and eradication of shipping crimes in the Meulaboh KSOP area. Key Words: Authority, Port Authority Harbor Master's Office, Shipping Crimes