Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
KEWENANGAN PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PIDANA
Devi Safliana*
Mohd. Din**
Yanis Rinaldi***
Abstrak

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menegaskan kewenanangan penyitaan hanya dimiliki oleh penyidik, namun pada tataran praktik hal tersebut tidak selalu relavan untuk dioperasionalkan. Adakalanya penemuan alat bukti dan barang yang berhubungan dengan tindak pidana baru ditemukan pada tahap penuntutan, sehingga untuk keabsahan diperlukan adanya kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis landasan hukum penyitaan pada tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana, mengkaji dampak yuridis penyitaan pada tahap penuntutan serta bagaimana konsep ideal upaya paksa penyitaan dalam proses fungsionalisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengkaji sistematika hukum, Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus.
Hasil Penelitian menunjukkan kewenangan penyitaan pada tahap penuntutan secara tersirat telah memiliki landasan hukum sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) yaitu dengan frasa “kepentingan penuntutan”, yang kemudian landasan hukum tersebut dijabarkan beberapa kebijakan teknis sub sistem peradilan pidana. Sedangkan konsep konkrit penyitaan pada tahap penuntutan telah ada dalam ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya secara prinsip sistem peradilan pidana Indonesia penyitaan pada tahap penuntutan masih dianggap bertentangan dengan legalitas formil KUHAP, karena prinsip hukum acara itu harus tertulis dan tidak boleh ditafsirkan secara bebas. Kemudian Konsep ideal penyitaan sebagai salah satu upaya paksa dalam sistem peradilan pidana harus dimulai dari perubahan pengertian penyitaan itu sendiri, dengan konsep bahwa penyitaan adalah “serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk mengambil alih sebagai atau seluruhnya dalam kekuasaannya barang atau benda bergerak maupun tidak bergerak termasuk perangkat eletronik dan sistem informasi eletronik untuk kepentingan pembuktian suatu tindak pidana di setiap tingkatan penanganan perkara, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan hingga pelaksanaan ekseksusi”.
Disarankan konsep penyitaan dalam sistem peradilan pidana sebagaiamana dalam penelitian ini, dapat menjadi salah satu rujukan perumusan RKUHAP, kemudian untuk menghindari perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum, dalam waktu singkat baik kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung untuk melakukan harmonisasi peraturan regulasi internal dengan mengadakan kesepakatan bersama berkaitan dengan isu-isu penting sistem peradilan pidana seperti penyitaan.

Kata Kunci: Penyitaan, Penuntutan, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT AUTHORITY OF CONFIDENTIALITY AT THE PROSECUTION LEVEL IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Devi Safliana* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** Abstract The provisions of Article 38 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), emphasize that the authority to confiscate only belongs to investigators, but at the practical level this is not always relevant to operationalize. Sometimes the discovery of evidence and items related to a criminal act is only discovered at the prosecution stage, so that for legality it is necessary to have the authority to confiscate at the prosecution stage. This research aims to examine and analyze the legal basis for confiscation at the prosecution stage in the criminal justice system, examine the juridical impact of confiscation at the prosecution stage and what the ideal concept of forced confiscation is in the process of functionalization of the criminal justice system in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical research with a type of legal research that examines legal systematics. The approach used is statutory, conceptual, and case approaches. The research results show that basically the Criminal Procedure Code has implicitly laid the basis for the authority for confiscation to be carried out at the prosecution stage. Confiscation is closely related to the prosecution process, especially in the context of recovering criminal assets. The legal basis for confiscation at the prosecution stage is at least Article 18 paragraph (2) of Law number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Article 30 A of Law Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: KMA/032/SK/IV/2006 dated 4 April 2006, Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER 036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling Criminal Cases General, Attorney General's Regulation Number Per-027/A/JA/10/2014 concerning Guidelines for Asset Recovery, Attorney General's Instruction Number 8 of 2023 concerning optimizing handling of special criminal cases, and Attorney General's Instruction Number 1 of 2024. Juridical impact of confiscation problems at the prosecution stage, in principle the legality of the Criminal Procedure Code, causes legal uncertainty, because in practice it has been interpreted differently by each criminal justice sub-system, especially by the Prosecutor's Office (Jaksa) and the Supreme Court (Judge). This has had a negative impact on the development of the criminal justice system. Substantively, the authority to confiscate at the prosecution stage is a necessity to guarantee the resolution of a criminal case based on material proof of truth. The ideal concept of confiscation in the criminal justice system is that the concept of confiscation must be responsive to developments in the needs of law enforcement and information technology, thus the definition of confiscation must be reformulated, with the addition of electronic devices or electronic information systems, then the authority for confiscation must be given to law enforcement officials in every case handling process. The concept of collateral confiscation Confiscation of Collateral as in civil cases must also be adopted, especially for the purposes of confiscating assets of perpetrators of criminal acts related to state finances or the state economy. It is recommended that the concept of confiscation in the criminal justice system, as in this research, can be one of the references for the formulation of the RKUHAP, then to avoid differences in perception between law enforcement officials, in a short time both the police, the Prosecutor's Office and the Supreme Court will harmonize internal regulations by entering into an agreement. together relating to important criminal justice system issues such as forfeiture. Key words: Confiscation, Prosecution, Criminal Justice System