Electronic Theses and Dissertation

TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA
HIBAH WASIAT MELEBIHI SEPERTIGA HARTA WARIS
(Penelitian di Majelis Pengawas Daerah
Notaris Kota Banda Aceh)

Childa Meuthia*
2

Dr.**
Dr.***

ABSTRAK


Akta hibah wasiat merupakan salah satu jenis akta autentik yang dibuat oleh
notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Idealnya,
pembuatan akta hibah wasiat dilaksanakan dengan tertib hukum, salah satunya tidak
melebihi 1/3 (sepertiga) harta benda penghibah sebagaimana diatur dalam Pasal 210
Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 726 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES). Pada praktiknya, justru banyak muncul gugatan pembatalan akta
hibah wasiat di Mahkamah Syar’iyah atas dasar objek harta hibah wasiat dalam akta
tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) harta benda penghibah. Untuk itu, notaris yang
membuat akta hibah wasiat melebihi 1/3 harta tentu mempunyai alasan tersendiri.
Pembuatan akta hibah wasiat tersebut akan berdampak pada status dan kedudukan
akta hibah wasiat, serta tanggung jawab dan beban hukum yang dapat ditetapkan
kepada notaris.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini hendak mengetahui
dan menganalisis faktor penyebab notaris membuat akta hibah wasiat melebihi 1/3
harta waris, kemudian untuk menganalisis kedudukan hukum pembuatan akta hibah
wasiat oleh notaris yang melebihi sepertiga (1/3) harta waris, dan menganalisis
pertanggungjawaban notaris terkait pembuatan harta hibah wasiat yang melebihi
sepertiga (1/3) harta.
Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, adapun jenis atau
tipe penelitian yaitu penelitian hukum empiris, yakni meneliti secara langsung suatu
gejala hukum, khususnya pelaksanaan jabatan notaris dalam pembuatan akta hibah.
Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik wawancara, studi
dokumentasi, dan penelusuran kepustakaan. Adapun sifat analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah descriptive-analysis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab notaris membuat
akta hibah wasiat melebihi 1/3 harta karena dua alasan. Pertama, tidak adanya
aturan yang tegas dalam UUJN, KHI, KHES, dan peraturan lainnya yang mengatur
pelarangan notaris membuat akta melebihi 1/3 (sepertiga). Kedua, pembuatan akta
hibah wasiat oleh notaris dilakukan hanya berdasarkan pada pengakuan penghibah.
Keterangan penghibah juga diperkuat dengan surat pernyataan pengakuan bahwa
harta yang dihibah wasiatkan itu tidak melebihi 1/3 (sepertiga). Jadi, notaris tidak
punya kewenangan dalam memastikan kebenaran pengakuan penghibah. Akta
hibah wasiat dipandang batal demi hukum apabila penghibah jujur kepada notaris
bahwa harta yang dihibahkan itu melebihi 1/3, pada saat bersamaan notaris tetap
membuat akta hibah wasiat. Akta hibah wasiat dipandang sah apabila penghibah
dengan tidak jujur menerangkan jumlah hibah. Terhadap masalah ini, notaris yang
terbukti sengaja membuat akta hibah wasiat melebihi 1/3 harta bertanggung jawab
terhadap tindakannya, Majelis Pengawas Daerah dapat menetapkan sanksi bersifat
administratif sebagaimana diatur dalam UUJN.
Berdasarkan temuan dan hasil penelitian tersebut, maka direkomendasikan
agar notaris melaksanakan semua kewajiban yang ditetapkan UUJN, melaksanakan
semua kode etik notaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pembuatan
akta hibah wasiat. Bagi MPD, perlu melakukan pengawasan berkala dan kontinu
terhadap notaris. Diperlukan adanya kebijakan hukum terkait skema pengawasan
dan skema penindakan kepada notaris yang melanggar kode etik dan kewajiban
hukum yang ditetapkan dalam UUJN. Selain itu, perlu ada aturan khusus terkait tata
cara dalam pembuatan akta hibah wasiat, sehingga memberikan kemudian dalam
pembuatan akta hibah wasiat.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Notaris, Akta Hibah Wasiat, Sepertiga

NOTARY'S RESPONSIBILITY IN MAKING A GRANT DEEDS OF TESTAMENT EXCEEDING ONE-THIRD OF THE INHERITANCE PROPERTY (Research at the Regional Supervisory Council Notary of Banda Aceh City) Childa Meuthia* 1 Dr.** Dr.*** ABSTRACT Grant deeds of testament is one type of authentic deed made by a notary that has perfect evidentiary power in court. Ideally, the making of a grant deeds of testament is carried out in a legal order, one of which is not exceeding 1/3 (one third) of the grantee's property as regulated in Article 210 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Article 726 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). In practice, there are many lawsuits to cancel the grant deeds of testament at the Syar’iyah Court on the basis that the object of the grant property in the deed exceeds 1/3 (one third). For this reason, notaries who make grant deeds of testament exceeding 1/3 of the assets certainly have their own reasons. The making of the grant deeds of testament will also have an impact on the status and position of the grant deeds of testament as well as the responsibilities and legal burdens that can be assigned to the notary. Based on these problems, this study aims to find out and analyze the factors causing the notary to make a grant deeds of testament exceeding 1/3 of the inheritance property, then to analyze the legal position of making a grant deeds of testament by a notary exceeding one third (1/3) of the inheritance, and analyze the notary's responsibility related to making a grant deeds of testament exceeding one third (1/3) of the assets. This research was conducted using a qualitative approach, while the type or type of research is empirical legal research, which directly examines a legal phenomenon, especially the implementation of the notary position in making grant deeds. This research data is obtained from various sources, using interview techniques, documentation studies, and literature searches. The nature of the analysis used in this research is descriptive-analysis. The results of this study indicate that the factors causing notaries to make grant deeds of testament exceeding 1/3 of the assets for two reasons. First, there are no strict rules in the UUJN, KHI, KHES, and other regulations governing the prohibition of notaries making deeds exceeding 1/3 (one third). Second, the making of the grant deeds of testament by the notary is carried out on the basis of the grantee's acknowledgment. The grantee's statement is also reinforced by a letter of acknowledgment that the granted property does not exceed 1/3 (one-third). Thus, the notary does not have the authority to ensure the truth of the grantee's confession. The grant deeds of testament is considered null and void if the grantee is honest with the notary that the donated property exceeds 1/3, at the same time the notary continues to make the grant deeds of testament. The grant deeds of testament is deemed valid if the grantor dishonestly explains the amount of the grant. Against this problem, notaries who are proven to have deliberately made grant deeds of testament exceeding 1/3 of the assets are responsible for their actions, the Regional Supervisory Council can impose administrative sanctions as stipulated in the UUJN. Based on the findings and results of the study, it is recommended that notaries carry out all obligations stipulated in the UUJN, implement all notary codes of ethics in carrying out their functions and duties in making grant deeds of testament. For MPD, it is necessary to conduct periodic and continuous supervision of notaries. There is a need for legal policies related to supervision schemes and prosecution schemes for notaries who violate the code of ethics and legal obligations stipulated in the UUJN. In addition, there needs to be special rules related to procedures in making grant deeds of testament, so as to provide later in making grant deeds of testament. Keywords: Notary, Responsibility, Grant Deeds Of Testament, One-Third,