Electronic Theses and Dissertation

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Selanjutnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang sanksi pelaku eksploitasi anak disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Meskipun telah ada instrument hukum yang mengatur, terdapat kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang telah di tangani di Kepolisian Resor Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan, efisiensi mekanisme perlindungan hukum yang ada dalam kasus anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi ekonomi dan upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal, sedangkan penelitian lapangan menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung responden beserta informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa Polresta Banda Aceh bersama Unit UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Psikolog bekerja sama untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak korban tindak pidana eksploitasi ekonomi. Faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan profesi orang tua dapat memicu tindak pidana tersebut. Upaya preventif yang dilakukan bersama Dinas Sosial dan Satpol PP belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kasus eksploitasi ekonomi anak.

Disarankan adanya kolaborasi erat antara Polresta Banda Aceh, pemerintah, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak. Selanjutnya, adanya peningkatan akses pendidikan, program pengentasan kemiskinan, kampanye kesadaran, penguatan dan penegakan sistem hukum sebagai upaya yang efektif bagi anak-anak dari risiko eksploitasi ekonomi.

Article 76I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection states that every person is prohibited from placing, allowing, performing, ordering to perform, or participating in the economic and/or sexual exploitation of children. Furthermore, Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning sanctions for perpetrators of child exploitation states that every person who violates the provisions referred to in Article 76I, shall be punished with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp200,000,000.00 (two hundred million rupiah). Although there are legal instruments that regulate, there are cases of economic exploitation of children that have been handled by the Banda Aceh Resort Police. The purpose of writing this thesis is to explain, the efficiency of the legal protection mechanism that exists in the case of child victims of economic exploitation of children, explain the factors that cause economic exploitation and preventive efforts that can prevent economic exploitation. The research method used is juridical-empirical. Data obtained from library research using secondary data obtained from legislation, textbooks, and journals, while field research uses primary data obtained by direct interviews with respondents and informants related to this research. The results of this study explain that the Banda Aceh Police together with the UPTD PPA Unit, Social Services, and Psychologists work together to provide protection and guidance to child victims of economic exploitation. Factors such as economy, education, environment, and parents' profession can trigger the crime. Preventive efforts carried out with the Social Service and Satpol PP have not been fully effective in reducing cases of child economic exploitation. It is suggested that there should be close collaboration between Banda Aceh Police, the government, child protection agencies, educational institutions in increasing the effectiveness in preventing and handling cases of child economic exploitation. Furthermore, increasing access to education, poverty alleviation programs, awareness campaigns, strengthening and enforcing the legal system as an effective effort for children from the risk of economic exploitation.