Electronic Theses and Dissertation

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Namun dalam kenyataannya, penerapan diversi terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak masih memiliki beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana dengan maksimal.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim menetapkan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, menjelaskan mekanisme pemberian diversi terhadap anak, serta menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan diversi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti umur anak, kategori tindak pidana, syarat penetapan diversi serta hasil Litmas oleh Bapas dalam menerapkan diversi, mekanisme pemberian diversi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, serta proses penerapannya juga masih terdapat beberapa hambatan karena keterbatasan biaya untuk melakukan rehabilitasi mandiri, musyawarah yang tidak berhasil, hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dan upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak adalah berkontribusi dan berkomitmen dalam memantau hasil kesepakatan diversi hingga akhir.

Disarankan kepada seluruh pihak untuk memfasilitasi agar suasana kekeluargaan tetap terjaga, memberikan kesempatan untuk semua pihak dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan, kepada aparat penegak hukum untuk terus melaksanakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada agar penerapan diversi dapat berjalan dengan baik.

Article 7 paragraph (1) of Law Number 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that at the level of investigation, prosecution, and examination of juvenile cases in the District Court, diversion must be sought. But in reality, the application of diversion in cases of narcotics abuse by children still has several obstacles and still cannot be implemented optimally. The writing of this thesis aims to explain the judge's consideration in determining diversion in the settlement of drug abuse crimes committed by children, explain the mechanism for providing diversion to children, and explain the obstacles and efforts made to overcome problems in the application of diversion. This type of research is empirical juridical research. Primary data is obtained through field research by conducting interviews with respondents and informants. Secondary data is obtained through library research by reading references or literature related to the object of research. The results of this study indicate that the Judge considers several things such as the age of the child, the category of the crime, the conditions for determining diversion and the results of Litmas by Bapas in implementing diversion, the mechanism for providing diversion is in accordance with Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling Children who are not yet 12 (twelve) years old, and the implementation process also still has several obstacles due to limited funds to carry out independent rehabilitation, unsuccessful deliberations, the results of the diversion agreement are not implemented and the efforts made by all parties are to contribute and commit to monitoring the results of the diversion agreement until the end. It is recommended to all parties to facilitate so that a family atmosphere is maintained, provide opportunities for all parties to convey related matters, for law enforcement officials to continue to implement diversion in accordance with statutory regulations, and make efforts to overcome existing obstacles so that the application of diversion can run well.