Electronic Theses and Dissertation

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN ACEH BESAR

Nurhaliza*
Teuku Muttaqin Mansur**
Efendi***

ABSTRAK

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam pasal 3 ayat (1) memperbolehkan masyarakat hukum adat mengelola hutan secara lestari di kawasan Hutan Adat. Mengakui lima program kehutanan sosial yaitu, hutan desa, kemasyarakatan, tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Secara khusus Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim Dikabupaten Aceh Besar dalam pasal 12 ayat (1) harta kekayaan mukim berupa kekayaan benda dan kekayaan tidak benda,(2) harta kekayaan yang telah ada atau yang kemudian dikuasai oleh mukim dapat berupa uteun (hutan),(3) Hutan adat harus terlebih dahulu harus didata, diperiksa, ditata dan ditetapkan batasnya dan (6) imeum mukim wajib melakukan inventarisasi terhadap semua harta kekayaan mukim dalam wilayah kekuasaanya. Mukim Lampanah Kecamatan Seulimum dan Mukim Blang Mee Kecamataan Lhoong pernah mengusulkan kepada Pemerintah Aceh agar memberikan rekomendasi kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, terhadap penetapan hutan adat, namun sampai pada saat ini Pemerintah belum melaksanakan penetapan hutan adat Mukim. Kemudian terdapat 2 Mukim yakni Mukim Lamteuba Kecamatan Seulimuem dan Mukim Glee Bruek Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar yang masih melakukan pengelolaan hutan adat. Mukim tersebut masih mempunyai objek yaitu hutan adat serta masih melakukan pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada dihutan. Namun, Mukim tersebut belum pernah mengajukan penetapan hutan adat kepada Pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan dan fungsi terhadap penguasaan hutan adat Mukim Lampanah, Mukim Lamteuba Kecamatan Seulimum dan Mukim Blang Mee, Mukim Glee Bruek Kecamatan Lhoong, serta hambatan yang menyebabkan Mukim belum menjalankan fungsinya dalam pengusaan hutan adat dan upaya yang dilakukan Mukim dapat mengusai hutan adat di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat, memperoleh data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari data dan informasi yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis atau lisan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Mukim memiliki kedudukan dan fungsi yang kuat dalam penguasaan hutan adat. Hal tersebut ditunjukkan adanya regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam pasal 3 ayat (1) dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim Dikabupaten Aceh Besar dalam pasal 12 ayat (1), (2), dan (3). Dalam kenyataannya, kedudukan dan fungsi Mukim tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan batas objek hutan adat tidak jelas legalitas penguatannya, Fungsi Mukim dalam hutan adat tidak bisa berjalan dikarenakan terbatasnya pengetahuan mengenai hutan. Hambatan ditemukan kurangnya partisipasi dukungan dari Pemerintah Daerah dari segi kebijakan dan penerapan hukum oleh Mukim, keterbatasan ini menyebabkan monitoring evaluasi dan penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan efektif. Hal tersebut berdampak pada lemahnya lembaga adat. Upaya yang dilakukan Mukim terhadap hutan adat berupa Penguatan terhadap lembaga adat mukim, yaitu Pemerintahan Mukim berwenang mengatur dan mengurus semua urusan dalam wilayah kemukiman termasuk urusan hutan adat,dalam menyelenggarakan kewenangannya, Mukim dapat melaksanakan tugasnya sendiri dengan meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kemudian menjaga kelestarian hutan adat dengan cara masyarakat hukum adat masih terdapat aturan adat yang berlaku seperti larangan dalam hutan untuk tidak melakukan penebangan hutan, masih mempertahankan sumber mata pencaharian seperti mencari rotan, madu lebah, bahan obat-obatan yang memanfaatkan hutan untuk kehidupan masyarakat, dan dengan cara melakukan Sosialisasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penataan Wiliyah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim Dikabupaten Aceh Besar kepada seluruh Imeum Mukim.
Disarankan kepada Imuem Mukim Aceh Besar sebagai masyarakat hukum adat perlu berperan lebih serius serta menguasai pengetahuan tentang hutan adat untuk menguatkan, mengelola dan menguasai kembali hutan adatnya. Disarankan kepada Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penguatan lembaga adat Mukim dalam percepatan penguasaan hutan adatnya secara formal, dan mengakui wilayah kawasan hutan adat Mukim dan adanya pemetaan tanda batas yang jelas hutan adat Mukim. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh untuk mengkoordinasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia agar lebih progresif, memberikan ruang dengan merekomendasikan pemerintah daerah untuk memprioritaskan produk hukum daerah pada daerah yang terdapat penunjukan hutan adat.


Kata Kunci: Kedudukan dan Fungsi Mukim, Penguasaan Hutan Adat.

THE POSITION AND FUNCTION OF MUKIM IN TRADITIONAL FOREST CONTROL IN ACEH BESAR DISTRICT Nurhaliza* Teuku Muttaqin Mansur** Efendi*** ABSTRACT Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 9 of 2021 concerning Social Forestry Management in article 3 paragraph (1) allows customary law communities to manage forests sustainably in Customary Forest areas. Recognizes five social forestry programs, namely: village forest, community, community land, customary forest, and forestry partnership. In particular, Regulation of the Regent of Aceh Besar Number 17 of 2022 concerning Procedures for Arranging Mukim Traditional Areas and Mukim Assets in Aceh Besar Regency in article 12 paragraph (1) mukim assets in the form of material and intangible wealth, (2) existing assets or which are then controlled by the mukim can be in the form of uteun (forest), (3) Customary forests must first be recorded, inspected, organized and have their boundaries determined and (6) the imeum mukim is obliged to carry out an inventory of all the assets of the mukim in its territory. Mukim Lampanah, Seulimum District and Mukim Blang Mee, Lhoong District, once recommended to the Aceh Government to provide recommendations to the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia regarding the determination of customary forests, but to date the Government has not implemented the Mukim's customary forest designation. Then there are 2 Mukim, namely Mukim Lamteuba, Seulimuem District and Mukim Glee Bruek, Lhoong District, Aceh Besar Regency which are still managing customary forests. The village still has an object, namely a customary forest, and still utilizes the natural resources in the forest. However, the Mukim has never submitted a customary forest designation to the government. This study aims to explain and analyze the position and function of customary forest control of Mukim Lampanah, Mukim Lamteuba, Seulimum District and Mukim Blang Mee, Mukim Glee Bruek, Lhoong District, as well as the obstacles that cause Mukim not to carry out their functions in controlling customary forests and the efforts made by Mukim to achieve this. controls customary forests in Aceh Besar District, Aceh Province’s. The research method employed is empirical juridical, which means it aims to identify the laws that exist in society by gathering evidence through field study and library research and analyzing it qualitatively. A qualitative approach is used to generate descriptive analytical data from information provided by respondents and informants in writing or orally. The research results show that Mukim has a strong position and function in controlling customary forests. This is due to the regulations of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 9 of 2021 concerning Social Forestry Management in article 3 paragraph (1) and the Regulation of the Regent of Aceh Besar Number 17 of 2022 concerning Procedures for Arranging Mukim Traditional Areas and Mukim Assets in Aceh Regency Large in article 12 paragraphs (1), (2), and (3). In reality, the position and function of the Mukim does not function as it should because the boundaries of the customary forest object are not clear about the legality of strengthening it. The Mukim's function in the customary forest cannot function because of limited knowledge about forests. Obstacles were found to be a lack of support for participation from the Regional Government in terms of policy and implementation of law by Mukim. This limitation meant that monitoring, evaluation and law enforcement could not run effectively. This has an impact on the weakness of traditional institutions. Efforts made by the Mukim towards customary forests are in the form of strengthening the customary institutions of the mukim, namely that the Mukim Government has the authority to regulate and manage all affairs in the settlement area including customary forest affairs. In holding its authority, the Mukim can carry it out themselves by asking the Aceh Besar Regency Government. Then maintaining the preservation of customary forests by means of customary law communities still has customary rules that apply, such as prohibitions in the forest from cutting down forests, still maintaining sources of livelihood such as looking for rattan, bee honey, medicinal ingredients that use forests for people's lives, and by socializing the Regulation of the Regent of Aceh Besar Number 17 of 2022 concerning Procedures for Arranging Mukim Customary Areas and Mukim Assets in Aceh Besar Regency to all Imeum Mukim. It is recommended that the Imuem Mukim of Aceh Besar, as a customary law community, play a more serious role and master knowledge about customary forests to strengthen, manage, and regain control of their customary forests. It is recommended that regional governments prioritize strengthening Mukim traditional institutions by accelerating formal control of their customary forests, recognizing Mukim customary forest areas, and mapping clear boundaries for Mukim customary forests. It is recommended that the Aceh Environment and Forestry Service coordinate with the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia to be more progressive, providing space by recommending local governments prioritize regional legal products in areas where customary forests are designated. Keywords: Position and Function of Mukim, Customary Forest Control.