Electronic Theses and Dissertation

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 47, ayat (1) menyatakan Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana bagi Masyarakat kawasan rawan bencana. Kabupaten Aceh Besar merupakan Kabupaten dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) tertinggi di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah dalam upaya mitigasi bencana alam di Kabupaten Aceh Besar serta hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan perspektif Donald P.Warwick, terdiri dari Aspek; Kemampuan organisasi, Informasi, Dukungan dan Pembagian potensi. Metode penelitian kualitatif dengan memaparkan deskriptif data hasil ucapan/tulisan partisipan yang dikaji secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan Pemerintah dalam upaya mitigasi bencana alam di Kabupaten Aceh Besar, aspek kemampuan organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar melakukan Bimbingan teknis (Bimtek) bersama Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan-BNPB, menjalin relasi dengan Sta UPT BMKG wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dan menetapkan SOP mitigasi dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar No.36 tahun 2015 tentang SOP Penanggulangan bencana. Informasi, diperoleh dari sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Aceh Besar, Indeks Risiko Bencana (IRB) dan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang). Dukungan, dilakukan dengan konsep Pentahelix, Pembagian Potensi, dilakukan melalui penetapan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar nomor 32 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Aceh Besar dan Stuktur organisasi. Terdapat tiga hambatan dalam implementasi kebijakan Pemerintah dalam upaya mitigasi bencana alam di Kabupaten Aceh Besar yaitu, rendahnya partisipasi masyarakat, SOP Mitigasi belum ditingkatkan dengan maksimal dan alokasi anggaran yang belum optimal. Sehingga disarankan, kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar agar dapat membuat inovasi baru dalam kegiatan mitigasi Non-fisik dan meningkatkan kerjasama lintas sektor yang dapat mendukung kegiatan mitigasi yang lebih optimal, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk optimalisasi kegiatan Mitigasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Mitigasi, Kabupaten Aceh Besar.

Law of the Republic of Indonesia number 24 of 2007 concerning disaster management, article 47 paragraph (1) states that mitigation means a series of efforts to reduce disaster risk for communities in disaster-prone areas. Aceh Besar Regency is one of the regions that have a high potential disaster in Aceh province. The purpose of this study was to determine the implementation and obstacles of the mitigation policy in Aceh Besar Regency. This study uses a qualitative approach by analyzing the theory of policy implementation by Donald P. Warwick, which includes; Organizational capacity, Information, Support, and Potential division. The result of this study indicates that the implementation of the mitigation policy in Aceh Besar Regency. Organizational capacity, The Aceh Besar Regional Disaster Management Agency (BPBD) provides technical guidance with the disaster data, information, and communication The National Disaster Management Agency (BNPB), collaborates with the technical implementation unit station of the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) for the Banda Aceh City and Aceh Besar Regency areas and establishes SOPs Mitigation through Aceh Besar district regent regulation number 36 of 2015 concerning disaster management SOPs. Information was obtained from the regional government information system (SIPD) of Aceh Besar Regency, the Disaster Risk Index (IRB), and development planning deliberation activities (Musrembang). support carried out with the Penta helix concept, Potential Division carried out by stipulating the Aceh Besar District Regent's Regulation Number 32 of 2017 concerning the position, organizational structure, duties and functions, and work procedures of the Aceh Besar District Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the organizational structure. There are three obstacles in implementing disaster mitigation policies in the Aceh Besar district, such as low community participation, optimization of SOPs to improve the mitigation policy, and the allocating budget for the mitigation has not been optimal. For this reason, it is expected that the regional agency for Disaster Management (BPBD) in Aceh Besar a make innovations for the mitigation of nonstructural activities and increase cross-sectoral collaboration, with the regional government of Aceh Besar district is expected that the process for allocating budgets for the optimally of mitigation policy. Keyword: Policy Implementation, Mitigation, Aceh Besar Regency