Electronic Theses and Dissertation

Jaminan atau agunan berupa diikatnya Hak Tanggungan atas tanah yang digunakan sebagai pengganti pelunasan pinjaman debitur bilamana dikemudian hari debitur wanprestasi (kategori macet). Apabila debitur wanprestasi, maka pihak bank berhak melakukan eksekusi lelang terhadap tanah/lahan yang sertifikatnya telah diikat Hak Tanggungan. Namun pihak bank terdapat kendala yang dialami, saat diverifikasi ke lapangan bahwa lahan dimaksud masuk ke dalam kawasan hutan atau kawasan PIPPIB dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2018, beberapa tanah/lahan pada awalnya yaitu lahan pemukiman atau lahan sawit, namun sejak tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota menjadi tbermasalah. Maka agunan lahan/tanah yang dijaminkan terkendala dalam melaksanakan eksekusi lelang.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan apakah ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2018 dapat merubah sertifikat tanah dan upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pembantu Sorek, Kantor Cabang Pangkalan Kerinci terhadap tanah atau lahan yang telah dijaminkan sebagai agunan dengan diikatnya Hak Tanggungan yang telah berada dalam kawasan hutan.
Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perubahan status tanah/lahan yang telah bersertifikat akibat perubahan tata ruang wilayah sering terjadi karena hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi kekacauan mengenai permasalahan tersebut akibat terbitnya peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 Tahun 2018 dan upaya hukum yang dilakukan oleh BRI Cabang Pembantu Sorek dan Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yaitu melakukan eksekusi lelang terhadap tanah atau lahan yang telah dijaminkan sebagai agunan dengan diikatnya Hak Tanggungan yang telah berada dalam kawasan hutan menjadi terkendala. Dalam hal ini terdapat pola penyelesaian dan cara yang dilakukan terhadap pengembalian lahan-lahan yang telah berubah menjadi “tidak aman” ke semula.
Disarankan kepada kepada Menteri Agraria dalam penyusunan rencana perubahan tata ruang wilayah, mempertimbangkan atas tanah atau lahan yang telah diterbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan masyarakat atas tanah/lahan.

Guarantee or collateral in the form of a binding mortgage on land which is used as a substitute for repayment of the debtor's loan if the debtor defaults in the future (default category). If the debtor defaults, the bank has the right to carry out an auction for the land/land whose certificate has been tied to a Mortgage. However, the bank experienced problems, when it was verified in the field that the land in question was included in the forest area or PIPPIB area due to the issuance of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No.1 of 2018, some of the land/lands at first were residential land or oil palm land, but since 2018 the Guidelines for Preparing Provincial, Regency and City Spatial Planning have become problematic. So the land/land collateral that is guaranteed is hampered in carrying out the auction execution. The purpose of writing this thesis is to explain whether the provisions of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No.1 of 2018 can change land certificates and legal actions taken by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sorek Sub-Branch, Pangkalan Kerinci Branch Office for land or land that has been pledged as collateral with the binding of Mortgage Rights that are already in the forest area. The data in this thesis research was obtained from library research and field research. Literary research is carried out by reading books, texts and legislation, while field research is carried out by interviewing respondents and informants. Based on the research results, it shows that changes in the status of certified land/land due to changes in regional spatial planning often occur because in almost all regions of Indonesia there is chaos regarding this issue due to the issuance of Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the Republic of Indonesia National Land Agency Regulation No.1 of the Year 2018 and the legal efforts carried out by BRI Sorek Sub-Branch and Pangkalan Kerinci Branch Office, namely carrying out auctions for land or plots that had been pledged as collateral with the binding of mortgage rights that were in forest areas, were hampered. In this case, there is a pattern of resolution and methods used to return land that has become "unsafe" to its original state. It is recommended that the Minister of Agrarian Affairs, in preparing plans for changes to regional spatial planning, consider land or plots for which certificates have been issued as proof of community ownership of the land.