Electronic Theses and Dissertation

PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH
Haunan Rafiqa Basith
Zahratul Idami

Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Tata
Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota yang disebutkan pada Pasal 240 mengenai syarat serta Pasal 245
bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), yang berarti
bahwa perempuan dalam melaksanakan peran pemerintahan di kursi DPRD
merupakan hal yang wajib. Melihat dari regulasi yang terdahulu terhadap
kapasitas keterlibatan perempuan masih sama dan disebutkan secara sistematis
dalam perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemenuhan kuota oleh partai
politik yang terjadi saat ini masih terdapat hambatan dari segi internal maupun
faktor pengaruh eksternal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji pemenuhan kuota 30
persen calon legislatif perempuan oleh partai politik peserta pemilu Dewan
Perwakilan Rakyat di kota Banda Aceh dan Untuk menganalisa dan menjelaskan
faktor yang mempengaruhi hambatan dalam pemenuhan kuota 30 persen calon
legislatif perempuan oleh partai politik peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat
di kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
yuridis empiris, yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan, penelitian ini untuk mendapatkan data primer melalui wawancara
dengan para responden dan informan, data skunder diperoleh dari kajian literatur,
perundang-undangan, dan jurnal.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif
perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sulit untuk dipenuhi saat
ini oleh partai politik dan terdapat hambatan seperti sulitnya mencari calon
legislatif perempuan untuk maju menjadi calon legislatif dalam mewakili partai
politik, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor hambatan dalam terpenuhinya
kuota 30 persen keterwakilan perempuan yaitu faktor internal dan eksternal, faktor
hambatan internal seperti susahnya memperoleh izin dari keluarga atau suami
serta pengaruh ekonomi dalam keluarga mempengaruhi partisipasi perempuan
untuk berpolitik. Faktor hambatan eksternal seperti lingkungan yang kurang
mendukung, serta kurangnya peran dari partai politik dalam memberikan
wawasan berpolitik kepada masyarakat tentang keterwakilan perempuan untuk
maju dalam partai politik. Disarankan agar lebih memberikan pemahaman ke
masyarkarat tentang keterwakilan perempuan dalam berpolitik juga butuhnya
peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota lebih memperhatikan keterlibatan
perempuan dalam mewakili partai politik untuk pemenuhan kuota 30 persen calon
legislatif perempuan oleh partai politik ini dengan cara memberikan pemahaman
serta wawasan tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik sebagai calon
legislatif agar lingkungan dan masyarakat memahami dan mendukung
keterwakilan perempuan untuk maju dan memilih perempuan sebagai anggota
calon legislatif.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Calon Legislatif Perempuan, Partai Politik.

THE PROPOSED ON FULFILLING THE 30 PERCENT QUOTA OF FEMALE LEGISLATIVE CANDIDATES BY POLITICAL PARTIES PARTICIPATING IN THE ELECTION OF PEOPLE’S REPRESENTATIVE IN THE CITY (DPRK) OF BANDA ACEH Haunan Rafiqa Basith Zahratul Idami Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRACT According to the Indonesian constitutional law Number 7, 2017 (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017) concerning about the General Elections regarding Procedures for Nominating Candidates for Members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/City DPRD as stated in Article 240 regarding requirements and Article 245 that the list of prospective candidates as referred to in Article 243 contains at least 30% female representation which means that women in carrying out government roles in DPRD seats is something that must be seen from previous regulations. The capacity for women's involvement is still the same and is mentioned systematically in legislation. In the current implementation of quota fulfillment by political parties, there are still obstacles from an internal perspective as well as external influencing factors. This study aims to find out and examine the fulfillment of the 30 percent quota for female legislative candidates by political parties participating in the People's Representative Council elections in the city of Banda Aceh. This study also finds out and explains the factors that influence obstacles to be emerged in fulfilling the 30 percent quota for women legislative candidates by political parties participating in the House of Representatives elections in the city of Banda Aceh. The research method used in this research is empirical juridical research, which is carried out through field research and library research. This research aims to obtain primary data through interviews with respondents and informants, and data obtained from literature reviews, regulations, and journals. The research results show that the fulfillment of the 30 percent quota of female legislative candidates following the statutory regulations is currently difficult for political parties to fulfill and there are obstacles such as the difficulty of finding female legislative candidates to run as legislative candidates representing political parties, this is due to several factors. The obstacles to fulfilling the 30 percent quota for women's representation are internal and external factors, internal obstacles such as the difficulty of obtaining permission from family or husband and economic influences in the family that influence women's participation in politics. External obstacle factors such as an unsupportive environment, as well as the lack of role of political parties in providing political insight to the community regarding women's representation to advance in political parties. It is recommended to provide more understanding to the public about women's representation in politics also the role of the Regency / City local government pays more attention to the involvement of women in representing political parties to fulfill the 30 percent quota of female legislative candidates by political parties by providing understanding and insight into women's representation in political parties as legislative candidates so that the environment and society understand and support women's representation to advance and elect women as members of legislative candidates. Keywords: General Election, Female Legislative Candidates, Political Parties.