Electronic Theses and Dissertation

Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi penganiayaan yang dilakukan seolah ancaman yang diberikan pada pasal 351 tersebut tidaklah berlaku. Tentunya hal tersebut telah melanggar norma hukum yang tujuannya adalah sebagai batasan seseorang dalam bertindak yang bentuk larangan, tentunya hal tersebut wajib ditaati oleh setiap masyarakat. Tindak Pidana Penganiayaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat Indonesia, misalnya penganiayaan dapat bermotif dendam, cemburu bahkan politik. Berdasarkan pada kasus penganiayaan yang terjadi di Takengon, dimana perbuatan yang dilakukan berawal dari penuduhan oleh pelaku penganiayaan terhadap orang lain, hingga mengakibatkan rasa sakit atau menyebabkan luka. Dari perbuatan pelaku maka haruslah diberikan ganjaran yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan olehnya..
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dan hambatan serta upaya dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dengan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Pada tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku teks, dan juga peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada tahap penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan..
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah sebagai dari perbuatan melawan hukum di mana hal tersebut disebabkan karena adanya faktor main hakim sendiri juga adanya rasa sakit hati dan dendam terhadap korban. Dalam hal ini hakim dalam mempertimbangkan putusannya tetap berpegang pada pedoman hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan dikuatkan kembali dengan kepercayaan hakim sendiri yang telah memperoleh fakta dipersidangan. Tentunya dalam penyelesaian tindak piodana penyidik maupun hakim memperoleh hambatan hambatan yang berdampak pada proses pemeriksaan perkara seperti halnya korban yang sulit dimintai keterangan kemudian adanya pencabutan laporan yang dilakukan oleh korban. Adapun upaya upaya yang dilakukan ialah memberikan hak-hak kepada kedua belah pihak yang tidak hanya berfokus pada pelaku saja karena setiap pihak berhak mendaptkan hak hak yang sama didepan hukum.
Disarankan kepada penegak hukum dan juga pemerintah dalam membuat suatu peraturan lebih memperhatikan perkembangan yang terdapat dimasyarakat dan lebih tegas terhadap peraturan yang telah dibuat agar tidak menjadi suatu penghalang dalam proses penegakan hukum.

Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code which states that "Persecution is punished by imprisonment for a maximum of two years and eight months or a fine of up to four thousand five hundred rupiah". However, in reality there is still a lot of abuse that is carried out as if the threat given in article 351 does not apply. Of course, this violates legal norms whose purpose is to limit someone's actions in the form of prohibitions, of course this must be obeyed by every community. The crime of assault is a crime that has received quite a lot of attention among Indonesian society, for example, abuse can be motivated by revenge, jealousy and even politics. Based on the case of abuse that occurred in Takengon, where the act committed started with an accusation by the perpetrator of the abuse against another person, resulting in pain or injury. For the perpetrator's actions, he must be given a reward commensurate with the actions he has committed. The aim of writing this thesis is to explain the factors that cause criminal acts of abuse committed jointly, the judge's considerations in deciding cases of criminal acts committed jointly, and the obstacles and efforts in preventing criminal acts of abuse committed jointly. This research is empirical juridical research using library and field research methods. At the library research stage, it is carried out by reviewing textbooks and also statutory regulations. Meanwhile, the field research stage was carried out by interviewing respondents and informants. The results of the research show that the abuse carried out together was an act against the law, which was caused by the presence of vigilante factors as well as feelings of hurt and revenge towards the victim. In this case, the judge, in considering his decision, still adheres to the judge's guidelines in deciding criminal cases, which is reinforced by the judge's own confidence in having obtained the facts at trial. Of course, in resolving criminal acts, investigators and judges encounter obstacles that impact the case investigation process, such as victims who find it difficult to ask for information and then the report being withdrawn by the victim. The efforts made are to provide rights to both parties that do not only focus on the perpetrator because each party has the right to receive the same rights before the law. It is recommended that law enforcers and the government in making regulations pay more attention to developments in society and be stricter about the regulations that have been made so that they do not become an obstacle in the law enforcement process.