Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

MAYA FEBRINA TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN
HAK KESEHATAN ANAK PADA
2023 MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA
BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 61), pp, bibl.

M. Zuhri, S.H., M.H
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh menjadi dasar dalam penanganan kasus stunting di Aceh. Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota di Aceh yang memiliki jumlah kasus yang tinggi. Dalam kajian ini ingin melihat bagaimana pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani kasus stunting tersebut dimana pandemi menambah tantangan pemerintah dalam upaya menurunkan prevelensi stunting.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak kesehatan anak pada masa Pandemi Covid-19 serta hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan hak kesehatan anak pada masa pandemi Covid-19.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan stunting masih belum optimal terlihat dari jumlah kasus stunting yang masih tinggi. Adapun hambatan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu maupun kegiatan rumoh gizi gampong, pemahaman masyarakat yang masih minim tentang stunting, kemudian faktor budaya dimasyarakat dan Sumber Daya Manusia khususnya bagi para kader. Dan turunnya kepercayaan masyarakat pascapandemi Covid-19.
Diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan dinas terkait dalam percepatan penurunan kasus stunting untuk lebih meningkatkan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan, kemudahan layanan dan tepat sasaran guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

-