Electronic Theses and Dissertation

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun di Kota Banda Aceh masih terdapat dimana suami yang tidak melindungi istrinya dan memenuhi kewajibannya sehingga istri memutuskan untuk melakukan cerai gugat. Di Kota Banda Aceh dimana terdapat fenomena tingginya angka cerai gugat hingga mencapai 567 kasus tuntutan cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada suami yang ada di Kota Banda Aceh dalam tiga tahun terakhir.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan penyebab yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat, dampak tingginya angka cerai gugat bagi kehidupan sosial masyarakat dan upaya Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dalam menanggulangi tingginya angka cerai gugat di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. data diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dan melalui studi kepustakaan seperti perundang-undangan, buku-buku dan penelitian terdahulu.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya angka cerai gugat yang ada di Kota Badan Aceh secara garis besar disebabkan oleh empat faktor yaitu KDRT, perselingkuhan, ekonomi dan perjudian. Dampak dari tingginya cerai gugat di Kota Banda Aceh, sendiri dapat memunculkan fenomena baru di dalam masyarakat yang bersifat ke arah negatif seperti terganggunya kesejahteraan anak korban perceraian, dan fenomena generasi menunda menikah. Tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Kantor Urusan Agama Kota Banda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, masih terbatas di dalam bentuk pendidikan pranikah dan mediasi.
Disarankan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk merancang sebuah Qanun untuk menekan angka cerai gugat. Disarankan kepada pasangan suami istri untuk membangun komunikasi yang efektif. Disarankan kepada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dan Kantor Urusan Agama untuk lebih meningkatkan upayanya dalam menekan angka cerai gugat yang tinggi di Kota Banda Aceh.

Article 34 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that the husband is obliged to protect his wife and provide all the necessities of married life according to his abilities. However, in the city of Banda Aceh there are still husbands who do not protect their wives and fulfill their obligations, so the wives decide to file for divorce. In Banda Aceh City, there is a phenomenon of a high number of contested divorces, reaching 567 cases of divorce demands filed by wives against husbands in Banda Aceh City in the last three years. The purpose of this writing is to explain the causes that influence the high number of contested divorces, the impact of the high rate of contested divorces on the social life of society and the efforts of the Banda Aceh City Syar'iyah Court, the Banda Aceh City Religious Affairs Office and the Aceh Women's Empowerment and Child Protection Service, in overcome the high number of divorce cases in the city of Banda Aceh. The research method used is an empirical juridical research method. Data was obtained through direct interviews in the field and through literature studies such as legislation, books and previous research. The research results show that the cause of the high rate of divorce in Badan Aceh City is broadly caused by four factors, namely domestic violence, infidelity, economics and gambling. The impact of the high rate of divorce in the city of Banda Aceh can give rise to new phenomena in society that are negative in nature, such as disrupting the welfare of children who are victims of divorce, and the phenomenon of generations delaying marriage. Actions taken by the Banda Aceh City Syar'iyah Court, the Banda Aceh City Religious Affairs Office and the Aceh Women's Empowerment and Child Protection Service, are still limited to the form of premarital education and mediation. It is recommended that the Banda Aceh City Government design a Qanun to reduce the number of divorce cases. It is recommended for married couples to build effective communication. It is recommended that the Sharia Court of Banda Aceh City and the Office of Religious Affairs further increase their efforts in reducing the high number of contested divorces in Banda Aceh City.