Electronic Theses and Dissertation

Penetapan hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selajutnya di singkat dengan KHI) menyatakan pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 406 K/Ag/2016 Hakim memutuskan hak asuh anak di berikan kepada pemohon dalam hal ini ialah ayah dari anak tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 105 KHI.
Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan faktor yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 406 K/Ag/2016 Tentang Hak Asuh Anak dan untuk mengetahui serta menjelaskan penerapan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum pada putusan Hakim tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti putusan hakim serta peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 406 K/Ag/2016 yang memberikan hak asuh anak kepada sang ayah dengan pertimbangan bahwa anak sudah nyaman di tempat tinggal ayahnya, sehingga lebih tepat jika pengasuhan terhadap anak berada pada ayahnya. Hal ini tersebut kurang tepat, karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 KHI dimana pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya KHI sendiri merupakan pedoman dan petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menilai dan memutuskan perkara termasuk perkara mengenai hak asuh anak. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 406 K/Ag/2016 pada dasarnya tidak menerapkan asas keadilan hukum dan kepastian hukum. Akan tetapi, menurut asas kemanfaatan hukum putusan ini dianggap telah terpenuhi karena tercermin dalam keinginan anak untuk tinggal bersama sang ayah.
Disarankan kepada Hakim dalam memutuskan perkara seharusnya lebih menggunakan pendekatan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan prinsip Hukum Islam dan peningkatan kesadaran dan penghargaan terhadap kemanfaatan anak dalam pengambilan keputusan hukum terkait hak asuh.

Determination of child custody is regulated in Article 105 of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (hereinafter abbreviated as KHI) which states that custody of children who are not yet mumayyiz (not yet 12 years old) is the right of the mother. Based on Supreme Court Decision Number: 406 K/Ag/2016, the judge decided that custody of the child would be given to the applicant, in this case the child's father. This is of course contrary to the provisions as regulated in Article 105 KHI. The purpose of this research is to explain the factors that form the basis of the Panel of Judges' considerations in determining the Supreme Court Decision Number: 406 K/Ag/2016 concerning Child Custody Rights and to find out and explain the application of the principles of legal justice, legal certainty and legal usefulness in the Judge's decision. This research uses a normative juridical research method with a case approach. This type of approach is carried out by examining judge decisions as well as statutory regulations and other secondary legal materials obtained from literature related to the problem. Based on the results of this research, it shows that the basis for the consideration of the Panel of Judges in the Supreme Court Decision Number: 406 K/Ag/2016 which granted custody of the child to the father was based on the consideration that the child was comfortable in the father's residence, so it was more appropriate if the care of the child was in his father. This is not appropriate, because it is in conflict with the provisions of Article 105 of the KHI where the maintenance of custody of children who are not yet mumayyiz (not yet 12 years old) is the right of the mother. The KHI itself is a guideline and direction for the Panel of Judges in assessing and deciding cases including cases regarding custody. child. Supreme Court Decision Number: 406 K/Ag/2016 basically does not apply the principles of legal justice and legal certainty. However, according to the principle of legal expediency, this decision is considered to have been fulfilled because it is reflected in the child's desire to live with the father. It is recommended that judges in deciding cases should use an approach that is in accordance with the Compilation of Islamic Law and the principles of Islamic Law and increase awareness and appreciation of the benefits of children in making legal decisions regarding custody.