Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TIND…

Amna Bararah

Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga putusan pengadilan memegang peranan penting dalam pemberantasannya. Namun, tidak selalu terjadi kesepakatan bulat dalam pen…

KEANEKARAGAMAN JENIS BURUNG BERDASARKAN TIPE HABITAT DI GAMPONG HAKIM BALE B…

NAUFAL HAFIZH

Indonesia menyediakan berbagai tipe habitat alami untuk spesies burung. Burung dapat menempati tipe habitat yang beranekaragam, baik habitat hutan maupun habitat bukan hutan seperti tanaman perkebunan, tanaman pertanian, pekarangan, gua, padang rumput, savana dan habitat perairan. Penyebaran jenis burung dipengaruhi oleh kesesuaian lingkungan tempat hidup burung, meliputi adaptasi burung terhadap perubahan lingkungan, kompetisi dan seleksi alam Kondisi Habitat yang masih baik akan dimanfaatk…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Zakiah

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Zakiah, 1 * Dahlan, 2 * Iman Jauhari, 3 * ABSTRAK Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, klasifikasi TPPU dibedakan menjad dua jenis yaitu TPPU Aktif dan TPPU Pasif, dalam penelitian ini yang menjadi kajian telaah adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdapat 5 (lima) putusan yang menjadi fokus kajian penelitian ini diantaranya Perkara Nomor …

KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA KORBAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRI…

Muhammad Fadhil

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku yang diduga melakukan kejahatan, perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana dengan unsur-unsur penganiayaan. Adapun masalah pokok penelitian (1) Bagaimana kepastian hukum hak-hak tersangka korban tindakan main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Aceh Barat? (2) Bagaimana konsep penegakan hukum terhadap kasus tindakan main hakim sendiri? (3)…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: 83/PDT/PT.MND TENTANG PE…

Naufal Rizqullah

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR : 83/PDT/2021/PT.MND TENTANG PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55) pp.,bibl.,app. NAUFAL RIZQULLAH, 2023 Kadriah, S.H., M.HUM Permasalahan hutang piutang secara lisan terkadang menyebabkan konflik dalam masyarakat. Salah satunya sengketa yang terjadi dalam putusan pengadilan tinggi nomor 83/PDT/2021/PT.Mnd. Putusan ini dinilai tidak tepat …

ANALISIS CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA LHOKSEUMAWE)

MUHAMMAD HABIL MAALIKII

Pasal 1 Ulndang-Ulndang Pelrkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kenyataanya di kota Lhokseumawe pada saat ini ada 244 istri yang menggugat sulami. Tujuan pelnullisan ini adalah ulntulk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di kota Lhokseumawe dan pelrtimbangan hakim dalam memutus perk…

PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI KASUS PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI KABUPAT…

RINA OKTAVA

Rina Oktava, 2023. Peran Hakim Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Di Kabupaten Aceh Barat. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh para mediator. Penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam memediasi kasus perceraian di Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya hakim mediasi dalam mengatasi kasus …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS DARI TINDAK PIDANA…

Rian Gumiwa

Tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) merupakan perbuatan merendahkan wibawa dan martabat pengadilan. Maraknya peristiwa penganiyaan terhadap hakim saat melaksanakan tugas dipersidangan merupakan suatu bentuk kemunduran dalam sistem hukum pidana Indonesia, dalam pelaksanaannya berbanding terbalik dengan apa yang terkandung didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberi…

PENGGUNAAN ASAS IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Chairul Anwar

Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan Minimum dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Asas in dubio pro reo merupakan asas hukum yang mempunyai arti jika terdapat keragu-raguan harus diambil yang meringankan hukum. Namun dalam prakteknya hakim kurang mengimplementasikan asas in dubio pro reo seperti dalam Putusan Pengadilan Neger…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN PARTISIPASI KORBAN (VICTIM PRECIPITATION…

cut feby salsabila

Pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, tidak terlepas dari peran partisipasi korban di dalamnya. Partisipasi korban (victim precipitation) dapat diartikan bahwa korban turut andil atau berkontribusi dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi korban seharusnya dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhk…


    SERVICES DESK