Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan setiap Perusahaan Daerah (PD) wajib dilakukan perubahan bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan bentuk PD Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur (PD BPR Mustaqim) berdasar pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Mustaqim menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (PT BPRS Mustaqim Aceh). Qanun tersebut mengamanahkan agar PD ini berubah bentuk dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun. Namun, mengalami keterlambatan pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu diteliti tentang proses pelaksanaan perubahan bentuk dari PD Mustaqim menjadi PT BPRS Mustaqim).
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui terkait proses perubahan bentuk PD BPR Mustaqim menjadi PT BPRS Mustaqim Aceh, menjelaskan hambatan yang dialami dalam proses perubahan bentuk, serta menjelaskan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan proses perubahan yang dijalankan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara kajian literatur dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, baik melalui observasi, dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan bentuk badan hukum pada PD BPR Mustaqim dilakukan sesuai dengan pembentukan perseroda dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, maupun ketentuan OJK. Proses perubahan bentuk hukum dimulai dari penetapan Qanun Aceh, pembuatan akta pendirian Perseroda, dan dilanjutkan dengan pengesahan badan hukum. Ketidakjelasan mekanisme perubahan bentuk badan hukum telah menjadi hambatan dalam perubahan bentuk ini, selain adanya kesalahpahaman terkait prosedur perubahan bentuk badan hukum yang terkait dengan perubahan sistem kegiatan usaha perbankan dari konvensioanl menjadi syariah, pemindahan kantor pusat ke ibukota provinsi, hingga kelalaian pihak internal terkait pengajuan izin perubahan bentuk hukum. OJK memiliki peran setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dan adanya adanya permohonan izin usaha ke OJK.
Disarankan kepada pemerintah untuk mengatur secara rinci terkait mekanisme perubahan bentuk badan hukum PD menjadi Perseroda agar tidak terjadi kekeliruan mengenai tahapan yang harus ditempuh, dan kepada pihak-pihak yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukum agar mempersiapkan dokumen dengan lengkap.

The Law Number 23 of 2014 regarding Regional Governance mandates that every Regional Company (PD) is required to undergo a transformation into either a Regional Public Company (Perumda) or a Regional Corporation (Perseroda). The transformation of the Regional Company, People's Credit Bank Mustaqim Sukamakmur (PD BPR Mustaqim), is based on Aceh Qanun Number 5 of 2015 concerning the Legal Entity Transformation of PD BPR Mustaqim into a Limited Liability Company, Sharia People's Financing Bank Mustaqim Aceh (PT BPRS Mustaqim Aceh). This Qanun stipulates that the transformation should be completed within a maximum period of 2 (two) years. However, there has been a delay in its implementation. Therefore, it is necessary to examine the process of implementing the transformation from PD Mustaqim to PT BPRS Mustaqim. The purpose of this research is to explain and understand the process of transforming PD BPR Mustaqim into PT BPRS Mustaqim Aceh, elucidate the obstacles faced during the transformation process, and describe the role of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) in supervising the conducted transformation process. This study employs an empirical juridical research method. Secondary data is obtained through literature review and legal regulation analysis. Primary data is collected directly through field research, including observations and interviews. The research results indicate that the legal entity transformation of PD BPR Mustaqim was carried out in accordance with the establishment of a regional corporation (perseroda), while still adhering to the laws on Regional Governance, Limited Liability Companies, Banking, and the regulations of the Financial Services Authority (OJK). The process of legal entity transformation begins with the enactment of the Aceh Qanun, the establishment of the perseroda deed, and is followed by the legal entity's approval. Ambiguities in the mechanism of legal entity transformation have posed obstacles to this transformation. Misunderstandings regarding the procedures for changing the legal entity, especially related to the conversion of banking activities from conventional to Sharia, the relocation of the headquarters to the provincial capital, and internal negligence in submitting applications for legal entity transformation permits, have also contributed to the challenges. OJK plays a role after obtaining legal entity approval and receiving an application for a business permit from OJK. It is recommended to the government to regulate in detail the mechanisms regarding the transformation of the legal entity form from a Regional Company (PD) to a Regional Corporation (Perseroda) to prevent confusion about the required stages. It is also advised to the parties intending to undergo the transformation of the legal entity form to thoroughly prepare complete documentation.