KETERLIBATAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MIFA BERSAUDARA PADA PELAKSANAAN PILKADA…
Pilkada Serentak Tahun 2024 adalah salah satu aspek terpenting dalam penegakan demokrasi daerah. Akan tetapi, dalam penerapannya tidak luput dari imbas aktor non-politik, tercakup didalamnya perusahaan swasta yang beroperasi di daerah. Kabupaten Aceh Barat yaitu daerah yang kaya akan sumber daya alam menjadi tempat berinteraksi antara kepentingan politik dan ekonomi, terutama adanya kehadiran PT. Mifa Bersaudara sebagai perusahaan tambang batubara. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk me…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PRARANCANGAN PABRIK BIOETHANOL DARI JAGUNG DENGAN KAPASITAS BAHAN BAKU 120.00…
ABSTRAK Tugas Akhir berjudul Prarancangan pabrik bioethanol dari jagung yangberkapasitas 120.000 ton/tahun ini merupakan pabrik yang memproduksi biocthanol dengan menggunakan salah satu bahan yang terbarukan yang berasal dari nabati,yaitu buah jagung. Lokasi pabrik direncanakan didirikan diDesa Lawe Hijo Ampera,Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dengan luas tanah 2.46 ha.Proses produksi secara keseluruhan menggunakan proses kontinyu dan sebagian kecil batch dengan melibatkan pros…
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATA…
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan setiap Perusahaan Daerah (PD) wajib dilakukan perubahan bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perubahan bentuk PD Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur (PD BPR Mustaqim) berdasar pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Mustaqim menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh (PT BPRS Mustaqim Aceh).…
ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PE…
ABSTRAK
Disya Aulia Razzi, 2023
ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 91), pp., bibl., app
Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.
Pasal 126 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum akuisisi wajib memperhatikan pemegang saham minoritas, sementara dalam Pasal 126 ayat 3, ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap akuisisi yang meminta …
