Electronic Theses and Dissertation

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memandatkan KKR Aceh untuk melakukan rekomendasi reparasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dan ditujukan kepada Pemerintah. Namun, rekomendasi reparasi ini belum berjalan dengan maksimal yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak reparasi korban. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan realisasi dari KKR Aceh dalam melakukan penyusunan rekomendasi reparasi, lalu bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh KKR Aceh dan bagaimana realisasi penyusunan rekomendasi oleh KKR Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 oleh KKR Aceh dalam melakukan penyusunan rekomendasi reparasi terhadap korban pelanggaran HAM berat di Aceh.
Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian Yuridis Empiris guna mengamati secara langsung bagaimana fakta di lapangan. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa KKR Aceh melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan KKR Aceh yang mengatur dari proses pengungkapan kebenaran, penyusunan rekomendasi sampai dengan merekomendasikan kepada Pemerintah. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KKR Aceh tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, yang berimplikasi pada rendahnya reparasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada korban pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat.
Sebab itu ,disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk mengesahkan Undang-Undang KKR yang bisa menguatkan posisi KKR Aceh atau dengan Pemerintah Aceh melakukan revisi Qanun Aceh Tentang KKR Aceh. KKR Aceh juga harus mengoptimalkan fungsi pengungkapan kebenaran agar proses rekomendasi reparasi ke depan bisa berjalan lebih maksimal.

Aceh Qanun No. 17/2013 on the Aceh Truth and Reconciliation Commission mandates the Aceh TRC to recommend reparations for victims of gross human rights violations to the government. However, this reparation recommendation has not run optimally, which has led to the non-fulfillment of victims' reparation rights. The problem in this study is how the authority and realization of the Aceh TRC in preparing reparation recommendations, then how the legal position and strength of the recommendations issued by the Aceh TRC and how the realization of the preparation of recommendations by the Aceh TRC. This study aims to examine how the implementation of Qanun Aceh Number 17 of 2013 by the Aceh TRC in preparing reparation recommendations for victims of gross human rights violations in Aceh. Based on the problems in this research, the Empirical Juridical research method is used to directly observe the facts in the field. In this case, observations were made by conducting interviews with respondents and informants related to this research. The results of this study conclude that the Aceh TRC exercises its authority based on the Aceh TRC regulation which regulates the process of truth-seeking, drafting recommendations and recommending to the Government. The recommendations issued by the Aceh TRC do not have strong and binding legal force, which has implications for the low reparations provided by the Government to victims of human rights violations and gross human rights violations. Therefore, it is recommended that the central government enact a TRC law to strengthen the position of the Aceh TRC or that the Aceh government revise the Aceh Qanun on the Aceh TRC. The Aceh TRC must also optimize its truth-seeking function so that the reparations recommendation process can run more optimally in the future.