Electronic Theses and Dissertation

REKONSTRUKSI HUKUM PENJABARAN KONSEP PENGELOLAAN BERSAMA MINYAK DAN GAS BUMI ACEH DALAM KONTRAK BAGI HASIL PENANAMAN MODAL ASING YANG BERKEADILAN

Nurdin MH1
Adwani2
Azhari3
Sanusi4

ABSTRAK
Minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu kekayaan alam yang strategis bagi negara dan oleh karena itu Pasal 33 UUD 1945 memberikan hak menguasai kepada negara. Dalam rangka pelaksanaan hak menguasai tersebut, negara mendelegasikan kewenangannya kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk memastikan pengelolaan bersama migas Aceh dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu menciptakan kemakmuran rakyat. Kontrak Bagi Hasil pengelolaan bersama migas Blok Pase ditandatangani antara BPMA, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan Triangle Pase Inc (TPI). pada 22 Mei 2015 belum mampu mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan. Tetapi justru menimbulkan persoalan hukum. Triangle Pase Inc. tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya secara konsisten dengan iktikad baik sehingga berdampak terhadap timbulnya kerugian bagi PDPA dan masyarakat yang berdomisili di lingkar perusahaan serta sekaligus berdampak terhadap penerapan konsep pengelolaan bersama. Tujuan Penelitian ini pertama, untuk mengkaji dan menjelaskan makna konsep pengelolaan bersama minyak dan gas bumi Aceh. Kedua, menemukan dan merekonstruksi hukum yang sesuai dalam perancangan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dalam konteks otonomi khusus Aceh. Ketiga, mengkaji dan menemukan konsep ideal kontrak bagi hasil penanaman modal asing minyak dan gas bumi Aceh dalam mewujudkan tujuan keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan didukung oleh data lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, 1. Mahasiswa 2. Promotor 3. Co-Promotor 4. Co-Promotor iii kasus, perbandingan historis, dan filosofis. Sumber bahan hukum didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan teknik wawancara dengan para narasumber. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, makna konsep pengelolaan bersama minyak dan gas bumi Aceh adalah suatu metode pengelolaan migas yang dilakukan secara bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh baik terkait kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Pelaksanaan pengelolaan bersama migas dilanjutkan dengan diskusi, negosiasi dan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil dilakukan secara bersama antara BPMA yang mewakili Pemerintah dan Pemerintah Aceh, PDPA dan TPI sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Semua hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama dicantumkan dalam Kontrak Bagi Hasil seperti Pendirian Anak Perusahaan dan pengalokasian dana Corporate Social Responsibility untuk dilaksanakan secara konsisten. Namun, pihak Triangle Pase Inc. tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban kontraktualnya dengan iktikad baik. Atas dasar itu Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menggugat Triangle Pase Inc. ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kedua, substansi Kontrak Bagi Hasil dibahas bersama secara terbuka sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Terhadap ketentuan dan syarat serta peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan salah satu pihak seperti pengalihan hak dan kewajiban kepada pihak lain perlu dijelaskan secara komprehensif mengenai konsekuensi hukum yang akan terjadi dan bersedia untuk merekonstruksi ketentuan tersebut dengan cara memunculkan norma baru berbasis pada otonomi khusus Aceh untuk memperketat syarat pengalihan hak dan kewajiban tersebut. Ketiga, Kontrak Bagi Hasil yang ideal dalam penanaman modal asing sektor hulu migas Wilayah Kerja Pase adalah yang substansinya mengakomudasi hak dan kewajiban para pihak secara berimbang. Kontrak Bagi Hasil Blok Pase yang telah ditandatangani itu belum sepenuhnya dapat menjadi instrumen untuk melahirkan tujuan keadilan dalam berkontrak. Pertama, direkomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk mengikuti setiap tahapan pembahasan draf Kontrak Bagi Hasil dengan penuh kehati-hatian mengingat kontrak tersebut mempunyai nilai relatif tinggi dan jangka waktu berlakunya relatif lama. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan komprehensif secara internal terlebih dahulu dengan melibatkan para pakar dan praktisi hukum migas guna merekonstruksi regulasi terkait sektor hulu minyak dan gas bumi dalam rangka menghasilkan Kontrak Bagi Hasil yang berimbang dan tidak merugikan Pemerintah Aceh. Kedua, direkomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk memperketat persyaratan pengalihan hak dan kewajiban dalam Kontrak Bagi Hasil kepada pihak ketiga. Ketiga, direkomendasikan kepada Pemerintah Aceh mempersiapkan lawyers dengan kompetensi memadai untuk mendiskusikan Kontrak Bagi Hasil dengan pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama sehingga praktik belakangan ini bahwa Kontrak Bagi Hasil belum sepenuhnya menjadi alat untuk mewujudkan tujuan keadilan dalam berkontrak dapat dihilangkan.

Kata Kunci: Pengelolaan Bersama Migas Aceh, Kontrak Bagi Hasil, dan Keadilan

THE LEGAL RECONSTRUCTION OF ELEBORATION OF ACEH OIL AND NATURAL GAS JOINT MANAGEMENT CONCEPT IN PRODUCTION SHARING CONTRACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT MORE EQUITABLY Nurdin MH1 Adwani2 Azhari3 Sanusi4 ABSTRACT Oil and natural gas (oil and gas) are one of the strategic natural assets for the state and therefore Article 33 of the 1945 Constitution gives control rights to the state. In the context of implementing this right of control, the state delegates its authority to the Aceh Oil and Gas Management Agency (hereafter abbreviated BPMA) to ensure that the joint management of Aceh's oil and gas is carried out following the mandate of the Republic of Indonesia's constitution, namely creating people's prosperity. The Production Sharing Contract for the joint management of oil and gas in the Pase Block was signed between the BPMA, the Aceh Development Regional Company (hereafter abbreviated PDPA), and Triangle Pase Inc (herafter abbreviated TPI) on May 22 2015 has not been able to realize people's prosperity and justice. However, it raises legal issues. TPI does not carry out its contractual obligations consistently in good faith so it has an impact on the emergence of losses for PDPA revenue and the community living in the company circle and at the same time has an impact on the concept of co-management. The purpose of this study is first, to examine and explain the meaning of the concept of co-management of oil and natural gas in Aceh. Second, finding and reconstructing the appropriate laws in designing oil and gas production sharing contracts in the context of Aceh's special autonomy. Third, reviewing and finding the ideal concept of profit-sharing contracts for foreign investment in oil and gas Aceh in realizing the goal of justice. The research method used in this dissertation is normative juridical by using secondary data as the main data and supported by field data. This study uses a philosophical approach, comparisons, legislation, and cases. Sources of legal materials are obtained from primary, secondary, and tertiary legal 1. Student 2. Promotor 3. Co-Promotor 4. Co-Promotor v materials. Field data collection techniques using interview techniques with resource persons. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that: First, the meaning of the concept of co management of Aceh's oil and natural gas is a method of oil and gas management that is carried out jointly between the Government and the Government of Aceh both in terms of exploration and exploitation activities. The joint management of oil and gas continued with discussion, negotiation, and signing of Production Sharing Contracts carried out jointly between the BPMA, representing the Government and the Government of Aceh, the PDPA and TPI as a Cooperation Contract Contractor. All rights and obligations of the parties that have been mutually agreed upon are included in Production Sharing Contracts such as the Establishment of Subsidiaries and the allocation of Corporate Social Responsibility funds to be implemented consistently. However, Triangle Pase Inc. does not fully carry out its contractual obligations in good faith. Based on that, the Aceh Development Company sued Triangle Pase Inc. to the Indonesian National Arbitration Board. Second, the substance of the Production Sharing Contract is discussed openly together so that no party is harmed. Regarding the provisions and conditions as well as laws and regulations that have the potential to harm one of the parties, such as the transfer of rights and obligations to another party, it is necessary to explain comprehensively the legal consequences that will occur and be willing to reconstruct these provisions by creating new norms based on Aceh's special autonomy for tighten the conditions for the transfer of these rights and obligations. Third, the ideal Production Sharing Contract in foreign investment in the upstream oil and gas sector in the Pase Working Area is one whose substance accommodates the rights and obligations of the parties in a balanced manner. The Pase Block Production Sharing Contract that has been signed has not fully become an instrument to create the objective of fairness in the contract. First, it is recommended for the Government of Aceh to follow each stage of the discussion of the Production Sharing Contract draft with great care considering that the contract has a relatively high value and a relatively long validity period. Therefore, it is necessary to have a comprehensive discussion internally beforehand by involving oil and gas law experts and practitioners to reconstruct regulations related to the upstream oil and gas sector to produce Production Sharing Contracts that are balanced and not detrimental to the Government of Aceh. Second, it is recommended to the Government of Aceh tighten the requirements for the transfer of rights and obligations in Production Sharing Contracts to third parties. Third, it is recommended that the Government of Aceh prepare lawyers with adequate competence to discuss Production Sharing Contracts with the Cooperation Contract Contractors so that the recent practice that Production Sharing Contracts have not fully become a tool to achieve the goal of justice in contracts can be eliminated. Keywords: Joint Management of Oil and Gas in Aceh, Production Sharing Contracts, and Justice