Electronic Theses and Dissertation

INTEGRALISASI EKSEKUSI PENGEMBALIAN ASET
PUTUSAN PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:
Teuku Herizal ⃰ )
Faisal A. Rani ⃰ ⃰⃰⃰ )
Eddy Purnama ⃰ ⃰ ⃰⃰⃰ )
Rizanizarli ⃰ ⃰ ⃰ ⃰⃰⃰ )

ABSTRAK


Proses penyelesaian perkara pidana berhasil dalam penegakan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tuntas dilaksanakan oleh jaksa eksekutor, baik eksekusi fisik melalui penerapan pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda, maupun dalam pelaksanaan eksekusi non fisik berupa pelaksanaan pidana tambahan berupa eksekusi pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian uang negara yang dikorupsi, akan tetapi eksekusi oleh jaksa eksekutor (Kejaksaan dan KPK) lebih terkonsetrasi pada pemidanaan badan sehingga terpidana masih dapat menikmati aset hasil kejahatannya.
Penelitian bertujuan mengkaji dan menjelaskan apakah norma prosedur pengembalian aset putusan peradilan tindak pidana korupsi memberikan prinsip keadilan dan efek jera terhadap pelaku kejahatan, mengkaji dan menjelaskan, apakah konstruksi normatif penanganan eksekusi pengembalian aset putusan perkara tindak pidana korupsi dapat mengembalikan aset dan menghentikan kejahatan dan mengkaji dan menjelaskan, apakah model eksekusi tindak pidana korupsi sebagai mekanisme pengembalian aset.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier untuk memperkuat dan melengkapi penelitian, digunakan pula informasi dari para ahli. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis isi yang menguraikan/memaparkan sekaligus menganalisis berbagai norma hukum dan informasi terkait integralisasi eksekusi pengembalian aset putusan peradilan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama norma prosedur pengembalian aset belumlah memenuhi prinsip keadilan serta eksekusi pidana tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, kedua eksekusi pengembalian aset belum optimal karena penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan realisasinya, nilai aset terpidana pada umumnya jauh di bawah dari nominal pembayaran uang pengganti dan ketiga model eksekusi terintegral dalam rangka pengembalian aset hasil kejahatan dengan melakukan penyitaan aset yang tidak terkait dengan korupsi untuk menjamin pelaksanaan pembayaran uang pengganti.
Disarankan perlu undang-undang perampasan aset yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga aset dapat dikembalikan kepada negara, adanya undang-undang yang mengkonstruksikan secara normatif pengembalian aset secara pidana dan perdata untuk memulihkan aset hasil korupsi dan adanya undang-undang tentang mekanisme pola kerja terintegrasi antar kelembagaan dalam proses pengembalian aset hasil kejahatan.

Kata Kunci: Integralisasi, Eksekusi, Pengembalian Aset

INTEGRALITY OF EXECUTING ASSET RETURN OF CRIMINAL JUSTICE COURT DECISION ON CORRUPTION Teuku Herizal ⃰ ) Faisal A. Rani ⃰ ⃰⃰⃰ ) Eddy Purnama ⃰ ⃰ ⃰⃰⃰ ) Rizanizarli ⃰ ⃰ ⃰ ⃰⃰⃰ ) ABSTRACT The process of resolving criminal cases is successful in law enforcement if the execution of a judge's decision that has legal force remains completely carried out by the executing prosecutor. It is conducted in both physical executions through the application of the main punishment in the form of the death penalty, imprisonment, or fines, and non-physical executions in the form of execution additional punishment in the form of criminal execution in lieu of money as an effort. This study aims to examine and explain whether the procedural norms for returning assets to court decisions on corruption cases provide the principle of justice and a deterrent effect on criminals, whether the normative construction of handling the execution of returning assets on corruption case decisions can return assets and stop crime, and whether the model of execution of criminal acts of corruption as a mechanism can return assets and stop crime. Normative legal research, legal history, and comparative law approaches are utilized. Sources of data include primary legal materials, secondary and tertiary legal materials, and information from experts to strengthen and complement the research. The data were analyzed using a qualitative methodology, namely content analysis, which describes and analyzes various legal norms and information pertaining to the internalization of the execution of returning assets from judicial decisions on corruption crimes. The findings are first, the procedure for returning assets does not adhere to the principles of justice. Second, the execution of returning assets is not optimal due to the additional criminal imposition of payment of replacement money and its realization. Finally, the value of the convict's assets is generally far below the nominal payment of replacement money and its realization. It is recommended that there is a law that normatively constructs the return of assets in a criminal and civil manner to recover assets resulting from corruption, and there is a law regarding the pattern mechanism of inter-institutional integrated work in the return of assets resulting from crime. Keywords: Integrality, Execution, Asset Return