Electronic Theses and Dissertation

Sertipikat hak atas tanah telah mendapatkan pengakuan dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), namun meskipun telah mendapatkan pengakuan
dalam UUPA sertipikat tanah belum menjamin sepenuhnya kepastian hukum bagi
pemiliknya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan
memberikan peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah
tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis putusan mahkamah agung terhadap objek sengketa tanah yang
dinyatakan batal demi hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2562
K/Pdt/2016, dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan
hakim yang menyatakan objek sengketa tanah batal demi hukum ditinjau dari PP
No 24 Tahun 1997 bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum
penelitian normatif bersumber dari data skunder atau data kepustakaan (Library
Research).
Hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2562
K/Pdt/2016 Terhadap Objek Sengketa Tanah Yang Dinyatakan Batal Demi
Hukum dapat diketahui bahwa terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh
para tergugat dalam hal ini adalah kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang
miliki berdasarkan jual beli adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
Akibat Hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan
Objek Sengketa Tanah Batal Demi Hukum ditinjau dari Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah mengakibatkan
sertipikat hak atas tanah tersebut tidak memiliki keabsahan dan kekuatan hukum
dan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para
Tergugat yang memiliki sertipikat hak atas tanah.
Disarankan kepada pemerintah perlu memperjelas pendaftaran tanah untuk
masyarakat dengan menggunakan sistem publikasi negatif agar keabsahan
sertipikat tanah dapat dipastikan dalam kasus klaim hak milik yang dapat
dibuktikan di pengadilan. Para hakim harus lebih teliti dan bijaksana dalam
memutuskan kasus yang melibatkan hak banyak orang, terutama dalam hal hak
kepemilikan tanah. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menjual, membeli,
dan menguasai tanah serta dalam penerbitan sertipikat tanah untuk menjaga hak
kepemilikan mereka dengan baik.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Objek Sengketa Tanah, Batal Demi
Hukum

Certificate of land rights has received recognition in the agrarian Basic Law (UUPA), but even though it has received recognition in the UUPA land certificate does not guarantee full legal certainty for the owner. This is because the legislation provides opportunities for other parties who feel they have the right to the land to file a lawsuit in court. This study aims to analyze the Supreme Court's decision on the object of the land dispute declared null and void (Supreme Court Decision No. 2562 K/Pdt/2016, and find out the legal consequences caused to the decision of the judge who declared the object of the land dispute null and void in terms of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration for holders of certificates of title to land. This study uses normative juridical research methods, with a statutory approach (statute approach). The source of normative research Law material is sourced from secondary data or library data (Library Research). The results of research on the Supreme Court Decision No. 2562 K/Pdt / 2016 on the object of the land dispute that was declared null and void can be seen that the legal action taken by the defendants in this case is the ownership of the land title certificate that is owned based on sale and purchase is invalid and is considered never existed. The legal consequences caused by the judge's decision that states the object of the land dispute is null and void in terms of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration is that the certificate of land rights does not have validity and legal force and does not provide legal certainty and legal protection for defendants who have a certificate of land rights. It is suggested to the government that it is necessary to clarify the registration of land for the community by using a negative publication system so that the validity of the land certificate can be ascertained in the case of property rights claims that can be proven in court. The judges should be more thorough and prudent in deciding cases involving the rights of many people, especially when it comes to land ownership rights. People need to be more careful in selling, buying, and controlling land and in issuing land certificates to maintain their ownership rights properly. Keywords: Supreme Court Decision, Object Of Land Dispute, Null And Void Law