Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memuat ketentuan tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyebutkan, barang siapa yang tanpa hak mempergunakan senjata api dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun dan pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, yang karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Namun pada kenyataannya, tindak pidana ini masih terjadi dan telah terjadi disparitas pemidanaan pada kasus yang sama yang disebabkan oleh pelaku karena kesalahannya menggunakan senjata api yang menyebakan matinya orang.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan alasan hakim menjatuhkan perbedaan penjatuhan hukuman oleh hakim serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menyelesaikan tindak pidana penggunaaan senjata api tanpa hak yang karena kesalahnnya menyebabkan matinya orang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empeiris dimana penelitian skripsi ini hasil dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden sebagai data primer dan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, teks dan perundang-undangan, sebagai data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menjatuhkan perbedaan dalam tindak pidana ini karena terdapat pebedaan dalam jenis dakwaannya yaitu dakwaan komulatif dan dakwaan alternatif, terdapat 2 faktor pertimbangan jaksa ketika menyusun dakwaaan yaitu, perdamaian antara pelaku dan keluarga korban dan adanya rasa keadilan dalam masyarakat walaupun terdapat hambatan dalam menyelesaikan perkara ini dari penyidik yaitu dari faktor Saksi dan faktor Alam. Upaya penyelesaian tindak pidana ini dengan Upaya Represif oleh penyidik.
Saran kepada hakim dan jaksa seharusnya lebih obyektif dalam memutus hukuman dan menyusun dakwaan yang memiliki duduk perkara atau peristiwa yang sama sehingga disparitas antara satu kasus dan lainnya tidak terlalu “jauh”. sehingga putusan yang dikeluarkan lebih memenuhi rasa keadilan pada setiap putusan pengadilan.

Tidak Tersedia Deskripsi