Electronic Theses and Dissertation

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK
DI KOTA BANDA ACEH
(TINJAUAN QANUN NOMOR 2 TAHUN 2021)
Indah Putri Sanura*
Ria Fitri**
Darmawan***

ABSTRAK

Kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh diatur melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, Pada Pasal 4 Qanun tersebut dijelaskan bahwasanya Qanun tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama amtara Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, Data dari KPPAA ada 2.975 pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung, data P2TP2A/UPTD PPA ada 2.860 kasus kekerasan terhadap anak dan 1.463 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual, data andikpas di LPKA per 23 Desember 2021 berjumlah 33 anak (80%) merupakan anak pelaku asusila, data-data tersebut semakin memperjelas permasalahan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang mewajibkan keterlibatan Pemerintah Gampong secara aktif dalam mencanangkan Gampong Layak Anak di kota Banda Aceh, dari 90 Gampong di Banda Aceh gampong yang sudah dicanangkan sebagai Gampong layak anak berjumlah 20 Gampong, masih sangat besar persentase gampong yang belum merealisasikan hak-hak anak menuju kota layak Anak. Pasal 16 Qanun Kota Banda Aceh No 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak mewajibkan Pemerintah Gampong meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak sekurang-kurangnya dengan menerbitkan peraturan pada tingkat gampong (reusam) tentang upaya pemenuhan hak anak, juga harus melibatkan anak secara partisipatif dalam menyusun dokumen perencanaan gampong.
Penelitian ini bertujuan guna menjelaskan dan menganalisis Implementasi Qanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak dan akibat hukum belum terimplementasinya Qanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2021 Tentang Kota Layak AnaK.
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis data lapangan kedua pendekatan ini diperlukan guna menganalisis dan menelaah implementasi qanun tersebut, sumber penelitian terdiri dari sumber data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (undang-undang, kepustakaan dan bahan hukum lainnya).
Hasil penelitian di dapatkan bahwasanya implementasi Qanun Kota Banda Aceh tentang Kota Layak Anak belum berjalan secara baik dan efektif hal ini didasarkan pada Pasal 15 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak dimana dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh yang baru mencanangkan hanya 20 gampong atau apabila dipersentasekan hanya 25% dari seluruh Gampong yang ada di Kota Banda Aceh, hal ini merujuk pada teori efektifitas hukum yang mengemukakan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila implementasinya sudah berjalan dengan baik sebesar 50-60% dari yang menjadi tujuan hukum tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengarui implementasi adalah, faktor penghambatnya terdiri dari faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya finansial, faktor komitmen pemimpin dan faktor pelaksana kebijakan, adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi Kota Layak Anak di Banda Aceh adalah faktor sumber daya fasilitas sarana dan prasarana, dan faktor dukungan lembaga masyarakat. Adupun akibat hukum dari tidak terimplemtasinya qanun kota Banda Aceh tentang Kota Layak Anak adalah sanksi administrasi, hilangnya predikat penghargaan yang telah diberikan, dan pencabutan Dana Alokasi Khusus. walaupun sebenarnya pelaksanaan pemberian sanksi tersebut sampai saat ini belum pernah di terapkan.
Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh guna menjalankan komitmen sebagaimana tertuang dalam qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, sehingga implementasi qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak dapat di implementasi dengan baik oleh seluruh sektor terkait. Disarankan juga kepada Pemerintah Gampong guna meningkatkan sumber daya manusia sehingga gampong dapat juga mengimplementasikan sebagaimana diamanatkan oleh qanun. Adapun terkait dengan akibat hukum disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh guna dapat melakukan pengawasan kepada Pemerintah Gampong agar segera mengimplementasikan qanun nomor 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, sehingga Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI tidak menjatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan anggaran dana alokasi khusus untuk Kota Banda Aceh.

Kata Kunci : Qanun Banda Aceh, Kota, Layak Anak, Implementasi

IMPLEMENTATION OF CHILD FRIENDLY CITY POLICY IN BANDA ACEH CITY (REVIEW OF QANUN NUMBER 2 OF 2021) Indah Putri Sanura* Ria Fitri** Darmawan*** ABSTRACT The Policy for Child Friendly Cities in Banda Aceh is regulated through Qanun City of Banda Aceh Number 2 of 2021 concerning Child Friendly Cities. In Article 4 of the Qanun it is explained that the Qanun aims to realize a joint commitment between the City Government, Gampong Government, parents, families, communities, community organizations, the business world and the media in an effort to realize development that cares for the rights, needs and best interests of children. However, data from KPPAA there were 2,975 direct complaints and indirect complaints, data from P2TP2A/UPTD PPA there were 2,860 cases of violence against children and 1,463 cases of which were cases of sexual violence, andikpas data at LPKA as of 23 December 2021 totaling 33 children (80%) were children of immoral perpetrators, these data further clarified problems in the field of protection and fulfillment of children's rights which required the active involvement of the Gampong Government in establishing Gampong La yak Children in the city of Banda Aceh, out of 90 gampongs in Banda Aceh gampongs that have been declared child-friendly gampongs totaling 20 gampongs, there is still a very large percentage of gampongs that have not realized children's rights towards child-friendly cities. Article 16 of Banda Aceh City Qanun No 2 of 2021 concerning Child Friendly Cities requires the Gampong Government to improve the quality of fulfilling children's rights at least by issuing regulations at the gampong level (reusam) concerning efforts to fulfill children's rights, must also involve children in a participatory manner in preparing village planning documents. This study aims to explain and analyze the Implementation of Qanun City of Banda Aceh number 2 of 2021 concerning Cities Suitable for Children, what factors influence the Implementation of Qanun City of Banda Aceh number 2 of 2021 concerning Child-friendly Cities and the legal consequences of not implementing Banda Aceh City Qanun number 2 of 2021 concerning Child-friendly Cities. The type of research used is empirical juridical with a statutory approach and field data analysis approach. Both of these approaches are needed to analyze and examine the implementation of the qanun. The research sources consist of primary data sources (results of interviews) and secondary data (laws, literature and other legal materials). The results of the study found that the implementation of the Banda Aceh City Qanun concerning Child-friendly Cities had not gone well and effectively. This was based on Article 15 of Banda Aceh City Qanun Number 2 of 2021 concerning Child-friendly Cities where out of 90 gampongs in the new City of Banda Aceh declared only 20 gampongs or if they were only 25% of all gampongs in Banda Aceh City, this refers to the theory of legal effectiveness which argues that a law can be said to be effective if its implementation has gone well by 50-60% of the target the law. The factors that influence implementation are, the inhibiting factors consist of human resource factors, financial resource factors, leader commitment factors and policy implementing factors, while the supporting factors in the implementation of Child Friendly Cities in Banda Aceh are the resource factors of facilities and infrastructure, and the support factor of community institutions. The legal consequences of the non-implementation of the Banda Aceh city qanun on Cities Suitable for Children are administrative sanctions, loss of the title of award that has been given, and revocation of the Special Allocation Fund. although in fact the implementation of the imposition of sanctions has never been implemented. Based on the results of the research, it is suggested to the Banda Aceh City government to carry out the commitment as stated in the City of Banda Aceh qanun Number 2 of 2021 concerning Child-Friendly Cities, so that the implementation of Banda Aceh City qanun Number 2 of 2021 concerning Child-friendly Cities can be properly implemented by all sectors related. It is also suggested to the Gampong Government to increase human resources so that the Gampong can also implement it as mandated by the qanun. As for the legal consequences, it is suggested to the Banda Aceh City Government to be able to supervise the Gampong Government to immediately implement qanun number 2 of 2021 concerning Child-Friendly Cities, so that the Central Government, in this case the Indonesian Ministry of Women and Children Protection, does not impose administrative sanctions in the form of budget revocation. special allocation fund for the City of Banda Aceh. Keywords: Banda Aceh Qanun, City, Suitable for Children, Implementation