Electronic Theses and Dissertation

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”. Meskipun telah adanya aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan ini, masih terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri di Mahkamah Syar’iyah Sigli.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor apa yang menyebabkan terjadinya dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mencegah dan menangani tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.
Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris bertolak dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan dan hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yaitu faktor masalah internal rumah tangga, kurangnya iman/rendahnya kualitas moral, pengaruh obat-obatan/ narkotika, rendahnya pendidikan dan faktor kesempatan. Upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri di Sigli dengan menerapkan Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang telah mengatur secara detail terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.
Disarankan, kepada aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan preventif kepada masyarakat sebagai sarana informasi untuk membendung terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak tiri. Pemerintah diharapkan memberikan perlindungan kepada korban anak tindak pidana pemerkosaan.

Article 50 Aceh Qanun Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law stipulates that "Anyone who intentionally commits Finger Rape as referred to in Article 48 against a child is threatened with 'Uqubat Ta'zir flogging for at least 150 (one hundred and fifty) times, a maximum of 200 (two hundred) times or a fine of at least 1,500 (one thousand five hundred) grams of pure gold, a maximum of 2,000 (two thousand) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 150 (one hundred and fifty) months, a maximum of 200 (two hundred) months ”. Even though there have been regulations governing this criminal act of rape, there are still 2 (two) cases of criminal acts of rape against children committed by stepfathers at the Sigli Syar'iyah Court. The purpose of writing this thesis is to explain what factors cause it to occur and how the countermeasures are carried out in preventing and dealing with the criminal act of rape against a child committed by a stepfather. The method used in the preparation of research is empirical juridical research or field research. Empirical legal research departs from real behavior as primary data obtained from field research locations and written positive law (laws and regulations) as secondary data. Based on the results of the research conducted, it was concluded that the factors causing the crime of child rape committed by the stepfather were internal household problems, lack of faith/low moral quality, influence of drugs/narcotics, low education and opportunity factors. Efforts to deal with the criminal act of rape against a child committed by a stepfather in Sigli by applying Article 50 of Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning the Jinayat Law which has regulated in detail the criminal act of rape against a child committed by a stepfather. It is suggested to law enforcement officials to carry out preventive activities to the public as a means of information to stem the occurrence of the crime of stepchild rape. The government is expected to provide protection to child victims of rape.