Electronic Theses and Dissertation

Pada Pasal 1338 KUHPerdata telah ditetapkan bahwasanya perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang dibentuk harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada salah satu pihak yang tidak sepakat maka perjanjian tersebut akan batal. Pelaku usaha percetakan DJ Gallery telah menjalankan usahanya dengan melakukan kesepakatan dengan konsumen yang akan menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya pihak DJ Gallery tidak selamanya menjalankan usahanya dengan baik, ada kala dimana pihak percetakan DJ Gallery melakukan wanprestasi baik itu disengaja maupun tidak.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab pihak pelaku usaha percetakan DJ Gallery melakukan wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak percetakan DJ Gallery dan juga penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan para pihak.
Perolehan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperolehdata primer melalui wawancara dengan responden dan informan, sedangkanpenelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis. Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang ada.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan usaha, tidak selamanya pelaku usaha menjalankannya dengan sempurna, namun terdapat juga wanprestasi yang dilakukan pihak pelaku usaha, yaitu bentuk desain yang tidak sesuai, kecacatan pada hasil cetak, serta keterlambatan kesiapan pesanan yang telah disepakati sebelumnya. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah karena adanya kebocoran tinta pada mesin cetak, terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, menurunnya kesehatan pekerja, serta ada kesalahpahaman antara pekerja dan konsumen pada desain yang diinginkan. Penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak adalah melalui jalur non litigasi yaitu negosiasi.
Disarankan kepada pelaku usaha agar lebih teliti dalam melakukan pekerjaannya, menyertakan poin-poin perjanjian di dalam faktur/bon.Kepada pihak konsumen agar memberikan informasi yang jelas mengenai desain yang diinginkan. Serta kepada para pihak jika terdapat masalah alangkah baiknya diselesaikan secara musyawarah secara damai.

Article 1338 of the Indonesian Civil Code stipulates that a legally formed agreement shall be binding as law upon the parties who make it. The agreement must be based on the mutual consent of both parties, and if either party disagrees, the agreement shall be void. DJ Gallery, a printing business, has conducted its business by entering into agreements with customers, which constitute a legally binding contract between both parties. However, in the course of its operations, DJ Gallery does not always fulfill its obligations properly, sometimes engaging in intentional or unintentional breach of contract. The purpose of this thesis is to explain the factors contributing to the occurrence of breaches of contract by DJ Gallery, the various forms of breach of contract committed by DJ Gallery, and the methods of dispute resolution employed by the parties involved. Data for this thesis is obtained through field research, including interviews with respondents and informants, as well as literature research to gather theoretical data. The data collected will be analyzed using a qualitative approach to provide answers to the research questions. The findings of this research demonstrate that in the course of their business operations, not all business entities consistently perform with excellence. DJ Gallery, as a business entity, has also been involved in breaches of contract, including deviations from agreed-upon designs, printing defects, and delays in order fulfillment. The factors contributing to these breaches of contract include ink leakage in printing machines, power outages by the electricity company (PLN), declining worker health, and misunderstandings between workers and customers regarding desired designs. The parties involved in the disputes resolve them through non-litigious means, specifically negotiation. It is recommended that business entities exercise greater care in their operations, including the inclusion of contractual terms in invoices or receipts. Customers are advised to provide clear information regarding their desired designs. Additionally, all parties are encouraged to resolve any issues through peaceful and amicable discussions.