Electronic Theses and Dissertation

Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2.Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Namun pada kenyataannya di lokasi penelitian, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli terlihat bahwa masih ada orang-orang yang melakukan perkawinan yang kedua atau yang ke sekian kalinya namun tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh Undang-undang.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengadakan perkawinan tanpa izin dari istri yang sah, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana mengadakan perkawinan tanpa izin dari istri yang sah.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari referensi-referensi serta Undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana mengadakan perkawinan tanpa izin dari istri yang sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum si pelaku, faktor tidak mungkin mendapatkan izin, faktor hubungan keluarga yang sudah tidak harmonis, faktor merasa tidak perlu meminta izin karena sudah bercerai secara agama/sudah menjatuhkan talak, faktor kurangnya dihargai/dihormati, dan yang terakhir faktor jarak tempat tinggal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan tanpa izin dari istri yang sah adalah karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Saran Kepada aparat penegak hukum agar lebih sering memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan saran kepada Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat lebih teliti dalam memeriksa syarat administrasi para calon mempelai agar kejahatan terhadap asal usul perkawinan dapat di cegah. Dan kepada para korban dalam kasus tindak pidana asal usul perkawinan dapat langsung melapor kepada pihak berwajib agar kasus ini dapat di proses secara hukum.

Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) states that it is punishable by imprisonment for a maximum of 5 years. 1. Whoever enters into a marriage knowing that his existing marriage or marriage is a legal obstacle to it; 2. Whoever enters into a marriage knowing that the other party's marriage or marriages is an obstacle to it. However, in reality at the research location, namely in the jurisdiction of the Sigli District Court, it can be seen that there are still people who enter into marriages for the second time or for the umpteenth time but do not fulfill the requirements regulated by law. The purpose of writing this thesis is to explain the factors that cause the crime of entering into a marriage without the permission of a legal wife, and how the judge considers in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of entering into a marriage without the permission of a legal wife. Writing this thesis using empirical juridical method. Primary data was obtained through field research by conducting interviews with predetermined respondents and informants and secondary data was obtained through library research by reading and studying references and laws relating to the object of research. Based on the results of the study, it was found that the factors causing the crime of holding a marriage without permission from the legal wife in the jurisdiction of the Sigli District Court were the lack of knowledge and legal awareness of the perpetrator, the factor of not being able to get permission, the factor of family relations that were not harmonious, the factor of feeling uneasy. need to ask for permission because they have been divorced religiously/have dropped divorce, the factor of lack of respect/respect, and finally the factor of distance to where they live. The judge's consideration in sentencing the perpetrator who committed the crime of holding a marriage without permission from the legal wife was because the defendant had fulfilled the criminal elements in Article 279 Paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). Suggestions for law enforcement officials to provide legal counseling to the public more often and suggestions to the Office of Religious Affairs (KUA) are expected to be more thorough in examining the administrative requirements of prospective brides so that crimes against the origin of marriage can be prevented. And to the victims in cases of criminal acts based on the origin of marriage, they can immediately report it to the authorities so that this case can be processed legally.