Electronic Theses and Dissertation

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi salah satunya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun dalam kenyataannya pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana secara maksimal.
Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan hak narapidana mengenai pelayanan kesehatan yang belum terlaksana secara maksimal, menjelaskan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan informan, penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan analisis pendekatan kualitatif
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan belum maksimal terpenuhi. Hal ini terjadi akibat jumlah tenaga kesehatan yang terbatas, dan tidak memiliki dokter yang bertugas di Lapas terutama untuk melakukan rehabilitasi guna menangani narapidana narkotika. Faktor penghambat dalam pemenuhannya adalah kondisi Lapas yang telah kelebihan populasi dan keterbatasan sumber daya manusia yakni tenaga kesehatan yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah narapidana, serta sarana dan prasarana yang terbatas seperti alat medis dan non medis. Upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Puskesmas Langsa Timur untuk mendapat bantuan fasilitas, obat-obatan hingga tenaga medis, juga bekerja sama dengan BNN untuk melakukan rehabilitasi kepada narapidana mengenai penyalahgunaan narkotika, akan tetapi tidak dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan yang akan didapatkan narapidana mengingat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat.
Disarankan kepada pemerintah agar mempertegas penyelenggaraan aturan pelayanan kesehatan, dan melakukan pengawasan terhadap Lapas terkait pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. Kepada pihak Lapas agar melakukan penambahan tenaga kesehatan serta dokter dan psikologi klinis untuk ditugaskan di Lapas, melengkapkan klinik dan sarana prasarana yang ada di unit pelayanan kesehatan

Article 9 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections explains that convicts have rights that must be fulfilled, one of which is to obtain health services. However, in reality, health services in Correctional Institutions have several obstacles and have not been implemented optimally. The purpose of writing this thesis is to explain the fulfillment of convicts' rights regarding health services that have not been implemented optimally, explain the obstacles and efforts made. The research method used is empirical juridical. The data in writing this thesis were obtained through field research and literature. Field research to obtain primary data obtained through interviews with respondents and informants, library research to obtain secondary data by studying literature and applicable laws. With the analysis of a qualitative approach The results of the study show that the fulfillment of the right of convicts to obtain health services has not been fully fulfilled. This is due to the limited number of health workers, and not having doctors on duty at prisons, especially to carry out rehabilitation to treat drug convicts. The inhibiting factors in fulfilling it are the condition of overpopulated prisons and limited human resources, namely health workers whose number is not proportional to the number of prisoners, as well as limited facilities and infrastructure such as medical and non-medical equipment. Efforts have been made to work together with the East Langsa Health Center to get assistance with facilities, medicines and medical personnel, also working with the National Narcotics Agency to carry out rehabilitation for prisoners regarding narcotics abuse, but cannot maximize the health services that prisoners will get considering that the Puskesmas is public health service facilities. It is suggested to the government to strengthen the implementation of health service rules, and supervise prisons related to health services that have been carried out. To the Lapas to add health workers as well as doctors and clinical psychologists to be assigned to Lapas, complete the clinics and infrastructure facilities in the health service unit