Electronic Theses and Dissertation

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG TIDAK MEMBERIKAN SALINAN AKTA KEPADA PENGHADAP

Fani Agustianti*
Mohd Din**
Dahlan***

ABSTRAK
Berdasarkan pasal 16 huruf (d) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban untuk mengeluarkan Salinan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan Akta Salinan Akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya". Dalam salinan akta terdapat pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta sehingga Salinan Akta pada hakikatnya harus sama dengan Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris wajib mengeluarkan Salinan Akta kepada para penghadap, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak karena Salinan Akta merupakan hak dari klien yang bersangkutan langsung dengan akta tersebut.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa alasan Notaris tidak mengeluarkan Salinan Akta kepada kliennya, menganalisa sanksi yang berlaku untuk Notaris yang melanggar kewajibannya tidak mengeluarkan Salinan Akta serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban yang diberikan kepada Notaris berdasarkan peraturan yang berlaku.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian lapangan atau permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang dikaitkan dengan hukum atau norma yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Aceh Nomor 005/BAP/MPWN Aceh/IV/2022 sanksi yang diberikan kepada Notaris tersebut berupa sanksi teguran secara lisan hal tersebut sesuai dengan Pasal 73 (1) huruf (e) UUJN bahwa MPWN memiliki kewenangan diantaranya adalah memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis, dengan pertimbangan bahwa Notaris yang bersangkutan masih memiliki itikad baik dalam melancarkan jalannya pemeriksaan dan Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya sehingga pertanggungjawaban hukum yang berlaku bagi Notaris tersebut adalah pertanggungjawaban secara Moral dan Kode Etik Notaris. Bentuk pertanggungjawaban Moral adalah berupa kesadaran dari hati nurani, sehingga Notaris tersebut mengakui kesalahan yang dilakukannya.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Notaris, Salinan Akta



* Mahasiswa
** Ketua Komisi Pembimbing
*** Anggota Komisi Pembimbing

LIABILITY OF NOTARIES WHO DO NOT PROVIDE COPIES OF DEEDS TO PARTIES Fani Agustianti* Mohd Din** Dahlan*** ABSTRACK Based on article 16 letter (d) of the Notary Position Law Number 2 of 2014 that in carrying out their profession Notaries are obliged to issue Grosse Deeds, Copies of Deeds, or Deed Excerpts based on the Deed Minute. A copy of the Deed is a verbatim copy of the entire Deed and at the bottom of the copy of the Deed there is the phrase "given as a COPY which reads the same". In the copy of the deed there is a Notary's statement starting from the beginning of the deed and the end of the deed so that the Copy of the Deed must be the same as the Minuta Deed made by the Notary. The Notary is obliged to issue a copy of the deed to the confronters, to the person who has a direct interest in the deed, the heirs, or the person who obtains the right because the copy of the deed is the right of the client who is directly concerned with the deed. The purpose of this paper is to find out the reasons why a Notary does not issue a copy of the deed to his client, analyze the sanctions applicable to Notaries who violate their obligations not to issue a copy of the deed and examine the form of liability given to Notaries based on applicable regulations. The research method used is empirical juridical research method. Empirical juridical research is a type of field research or problems that occur in the community that are associated with applicable laws or norms. The results showed that based on the decision of the Aceh Provincial Notary Supervisory Council Number 005/BAP/MPWN Aceh/IV/2022 the sanction given to the Notary was in the form of an oral warning sanction, this is in accordance with Article 73 (1) letter (e) of the UUJN that MPWN has the authority, among others, to impose sanctions both oral warnings and written warnings, with the consideration that the Notary concerned still has good faith in launching the examination and the Notary has never committed a violation before so that the legal liability that applies to the Notary is moral liability and the Notary Code of Ethics. The form of moral responsibility is in the form of awareness of conscience, so that the Notary recognizes the mistakes he made. It is hoped that the formulation of articles in the regulations regarding the Notary Position will not reoccur multiple interpretations for Notaries and clients which ultimately cause problems in practice in the community. Furthermore, the Notary Supervisory Council can provide better guidance and supervision of Notaries. Keywords: Liability, Notary, Copy of Deed. * Student ** Supervisor I *** Supervisor II