Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamatan dan keselamatan dalam menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha (angkutan umum). Namun dalam kenyataannya angkutan umum terkadang masih lalai dalam melindungi hak-hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan selama menggunakan jasa angkutan umum, akibatnya sering terjadi kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan meninggal dunia atau cacat fisik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk bentuk perlindungan konsumen dalam menggunakan jasa travel di Kota Banda Aceh, tanggung jawab pelaku usaha travel atas pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasanya, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam kegiatan usaha jasa travel di Kota Banda Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer yang didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bentuk perlindungan yang diberikan kepada penumpang angkutan umum adalah perlindungan hukum preventif berupa penjemputan tepat waktu dan keberangkatan tepat waktu. Selanjutnya sebelum keberangkatan dalam membawa penumpang, sopir selalu diwajibkan untuk memeriksa kendaraan seperti mesin mobil, ban mobil dan rem mobil demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Sedangkan perlindungan hukum dalam bentuk represif yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, Tanggung jawab perusahaan angkutan sebagai pelaku usaha yaitu dengan memberi biaya asuransi pengobatan untuk konsumen yang mengalami kecelakaan hingga sembuh dan konsumen yang tidak sampai tujuan atas kecelakaan tersebut diantarkan sampai ke tujuan konsumen dengan menggunakan mobil hiace yang lain. Meskipun pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian penumpang, namun biaya ganti rugi yang diberikan belum mampu memulihkan hak-hak konsumen.
Upaya pengawasan yang dilakukan instansi terkait kegiatan usaha Jasa angkutan travel di kota Banda Aceh yaitu melakukan penertiban atau melakukan razia terhadap kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang laik jalan, dan sosialisasi.
Disarankan kepada dinas perhubungan lebih aktif lagi mengadakan razia dan chek kendaraan mengingat masih banyak pihak angkutan yang melanggar hak-hak penumpang.

Tidak Tersedia Deskripsi