Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN…

MUHAMMAD HUSNAN

ABSTRAK MUHAMMAD HUSNAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PP NOMOR 16 TAHUN 2021 CHADIJAH RIZKY LESTARI, S.H., M.H 1703101010267 2023 Persetujuan bangunan Gedung (PBG) merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menjaga ketertiban pembangunan berjalan sesuai dengan rancangan tata ruang kota. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung pasal 40 ayat (2) huruf b menya…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN PADA…

EZA RIDWAN FIRMANSYAH

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamatan dan keselamatan dalam menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha (angkutan umum). Namun dalam kenyataannya …

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN MOTIF PENYEBARAN MUATAN PORNOG…

ALFI SOFYAN JORA

Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Di wilayah hukum Pengadilan Nege…

IMPLIKASI BATASAN USIA ANAK TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAH…

NUR AZIZAH

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengenai batasan usia minimal pernikahan dari yang sebelumnya perempuan berusia 16 tahun menjadi berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan meminta permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar’iyah. Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini menyebabkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan penulisan skripsi in…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN RNPERUSA…

ELDIAN ALFIYANDA SILALAHI

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya”. Namun dalam pelaksanaannya masih ada para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi …


    SERVICES DESK