Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Meskipun sudah diancam dengan hukuman, namun kenyataannya tindak pidana ini masih terjadi bahkan dilakukan terhadap perempuan penyandang disabilitas.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas, upaya dan hambatan dalam penanggulangan jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas serta pertimbangan hakim terhadap hukuman jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.
Untuk mendapatkan data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dan melalui studi kepustakaan seperti perundang-undangan, buku-buku dan penelitian terdahulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas disebabkan karena keterbatasan intelegensi, faktor yang bersumber dari sisi pelaku, dan disabilitas yang kurang perlindungan. Upaya dalam Penanggulangan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas dari Kejaksaan yaitu adanya sosialisasi dari bidang intelegen tindak pidana sedangkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam upaya pencegahan dilakukan oleh bidang pencegahan dan dalam melakukan penanganan dilakukan oleh UPTD yang fungsinya untuk melakukan pelayanan serta pendampingan. Hambatan dalam Penanggulangan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas dari kejaksaan yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat terutama keluarga dan lingkungan sekitar untuk peduli ketika ada orang disekitarnya yang mempunyai keterbelakangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.
Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan khusus terhadap korban perempuan penyandang disabilitas dan diharapkan kepada hakim serta jaksa agar benar-benar memperhatikan dakwaan serta putusan terhadap terdakwa agar terciptanya hukum yang seimbang antara korban dan pelaku.

In Article 46 of Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law it is stated, that "Any person who intentionally commits sexual harassment, is threatened with 'Uqubat Ta'zir caning for a maximum of 45 (forty five) times or a fine of up to 450 (four hundred and fifty) grams of pure gold or imprisonment for a maximum of 45 (forty five) months”. Even though they have been threatened with punishment, in reality this crime still occurs and is even committed against women with disabilities. The purpose of writing this thesis is to explain the factors causing the occurrence of finger sexual harassment against women with disabilities, efforts and obstacles in overcoming finger sexual harassment against women with disabilities and the judge's considerations for the finger punishment for sexual harassment against women with disabilities. To obtain research data obtained through direct interviews in the field and through literature studies such as legislation, books and previous research. The results showed that the causes of sexual harassment against women with disabilities were due to limited intelligence, factors originating from the perpetrator's side, and disabilities that lacked protection. Attorney's effort in tackling sexual harassment of women with disabilities is that there is socialization from the intelligence field of criminal acts, while from the Office for Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB), prevention efforts are carried out by the prevention sector and handling is carried out by the UPTD which function is to provide services and assistance. Obstacles in the prevention of sexual harassment of women with disabilities from the prosecutor's office, namely the lack of awareness from the community, especially the family and the surrounding environment, to care when there are people around them who have backwardness. The judge in making his decision on the defendant considers aggravating and mitigating factors for the defendant. It is suggested to law enforcement officials to provide special protection for women victims with disabilities and it is hoped that judges and prosecutors will pay close attention to charges and decisions against defendants so that a balanced law is created between victims and perpetrators.