Electronic Theses and Dissertation

Pengaturan ambang batas Presiden (presidential threshold) yang diatur pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, didalamnya terdapat salah satu poin penting yang telah disahkan mengenai ketentuan tambahan sebagai persyaratan pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% jumlah kursi DPR atau minimal 25% perolehan suara sah nasional. Namun, besaran ambang batas Presiden tersebut menimbulkan polemik dari berbagai kalangan individu maupun kelompok yang dinilai tidak layak untuk diterapkan pada pemilihan Presiden, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit telah diberikan hak kepada rakyat melalui partai politik untuk dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan umum.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pengaturan Presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan hak asasi manusia dan implikasi penerapan Presidential threshold terhadap hak politik warga negara dan partai politik.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu sumber utama datanya adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, laporan hasil penelitian hukum, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan Presidential threshold dalam pandangan Hak Asasi Manusia terlihat belum sesuai dengan ketentuan HAM yang dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memliliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan termasuk hak memilih dan dipilih. Mengenai implikasi dari kebijakan ambang batas Presiden ini berpeluang mereduksi hak warga negara khususnya hak politik, juga menghambat hak-hak partai politik kecil yang relatif rendah suara di parlemen, bahkan seperti partai baru saja yang telah lulus verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga terhambat dalam mengusung calon Presiden pada pemilu sebelumnya.
Disarankan agar pengaturan ambang batas Presiden dapat dihilangkan sebagai syarat pengusungan calon Presiden supaya melahirkan mekanisme pemilihan umum yang efektif dan berkeadilan tanpa mengenyampingkan hak politik warga negara dan hak partai politik peserta pemilu, baik dari partai kecil atau partai baru yang ikut berkontestasi dalam pemilihan Presiden.

The presidential threshold regulation, which is regulated in Article 222 of Law Number 7 Year 2017 on General Elections, contains one important point that has been passed regarding additional provisions as a requirement for the nomination of candidates for President and Vice President, which requires the acquisition of at least 20% of the total number of DPR seats or at least 25% of the national valid votes. However, the amount of the Presidential threshold has caused polemics from various individuals and groups that are considered inappropriate to be applied to the Presidential election, as in the provisions of Article 6A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it has explicitly given the right to the people through political parties to be able to nominate candidates for President and Vice President in general elections. The purpose of this paper is to explain the Presidential threshold regulation in Law Number 7 Year 2017 is in accordance with human rights and the implications of the application of the Presidential threshold on the political rights of citizens and political parties. The method used is normative juridical research method, namely the main source of data is primary legal material, namely laws and regulations and secondary legal material in the form of legal books, legal research reports, and legal articles relevant to the research topic. The results of this study show that the regulation of the Presidential threshold in the view of human rights does not seem to be in accordance with the provisions of human rights guaranteed by the Constitution in Article 28D paragraph (3), which states that every citizen has the right to have equal opportunities to occupy positions in government, including the right to elect and be elected. Regarding the implications of the Presidential threshold policy, it has the opportunity to reduce the rights of citizens, especially political rights, as well as inhibit the rights of small political parties that have relatively low votes in parliament, even as new parties that have passed verification and been declared election participants by the General Elections Commission are also hampered in carrying out Presidential candidates in previous elections. It is recommended that the Presidential threshold arrangement be eliminated as a condition for nominating Presidential candidates in order to create an effective and fair electoral mechanism without overriding the political rights of citizens and the rights of political parties participating in the election, whether from small parties or new parties contesting the Presidential election.