Electronic Theses and Dissertation

SULTON RIFKY FITRA,
(2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DILAKUKAN OLEH RSUD CUT NYAK DHIEN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala
(v, 60) pp.,bibl.tabl.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 59 yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ketentuan pidana diatur pada Pasal 102 UUPPLH yang memuat sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun. Namun demikian dalam kenyataan masih ada terjadi rumah sakit yang tidak mengikuti petunjuk dan ketentuan hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh RSUD Cut Nyak Dhien.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari peneitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan penelitian kepustakaan seperti (buku teks, pasal, data, artikel, dan peraturan perundang-undangan) yang merupakan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengelolaan limbah B3 yaitu tidak mengikuti prosedur dalam pengelolaan limbah B3 sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukan, tidak memiliki izin pengelolaan dan mengabaikan kewajiban dalam membuat perizinan. Maka pelanggaran yang dilakukan oleh RSUD Cut Nyak Dhien ditindak tegas secara pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan oleh RSUD Cut Nyak Dhien dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, bahwa suatu tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atas nama badan usaha maka yang bertanggungjawab secara pidana yaitu badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
Disarankan setiap rumah sakit harus memiliki perizinan dalam pengelolaan limbah B3, majelis hakim dalam memutuskan perkara diharapkan tidak hanya mendasar pada dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum agar terpenuhinya substansi perkara sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 102 UUPPLH.

SULTON RIFKY FITRA, (2023) CRIMINAL LIABILITY FOR THE MANAGEMENT OF HAZARDOUS AND TOXIC (B3) WASTE CONDUCTED BY CUT NYAK DHIEN HOSPITAL (A Research in the Jurisdiction of the Meulaboh District Court) Faculty of Law, University of Shia Kuala (v, 60) pp.,bibl. tabl. M. Iqbal, S.H., M.H. Article 59 which regulates the management of hazardous and toxic waste (B3) Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Furthermore, criminal provisions are regulated in Article 102 UUPPLH which contains a maximum prison sentence of 3 years. However, in reality there are still hospitals that do not follow the guidelines and legal provisions in the management of hazardous and toxic waste (B3) that occur in the jurisdiction of the Meulaboh District Court. The purpose of writing this thesis is to explain the factors causing the occurrence of a crime against the management of hazardous and toxic waste (B3) and to explain criminal responsibility for the management of hazardous and toxic waste (B3) carried out by Cut Nyak Dhien Hospital. The type of research used in this study is empirical juridical. To obtain data, this research uses primary data obtained from field research in the form of interviews with respondents and informants and literature research such as (textbooks, articles, data, articles and laws and regulations) which are secondary data. The results showed that the causative factors for the crime against B3 waste management were not following procedures for B3 waste management which resulted in environmental pollution in the B3 waste management carried out, not having a management permit and neglecting the obligation to issue permits. So the violations committed by the Cut Nyak Dhien Hospital were dealt with strictly criminally. Criminal responsibility for the management of hazardous and toxic material waste (B3) carried out by Cut Nyak Dhien Hospital can be seen in the provisions of Article 116 paragraph (1) UUPPLH, that an environmental crime is committed on behalf of a business entity, so those who are criminally responsible are the the business and/or person giving the order or the activity leader in the said crime. It is recommended that every hospital must have a permit for the management of B3 waste, the panel of judges in deciding cases is expected not only based on the indictments and demands of the public prosecutor so that the substance of the case is fulfilled as stipulated in Article 102 UUPPLH.