PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BER…
SULTON RIFKY FITRA,
(2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DILAKUKAN OLEH RSUD CUT NYAK DHIEN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala
(v, 60) pp.,bibl.tabl.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 59 yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ketentuan pidana d…
SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA …
ABSTRAK
SYARIFAH RAIHANA, SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA
2015 TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA ISLAMI MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2002
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 52) pp., tabl., bibl.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H)
Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh di ikuti lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi’ar Islam ini bertujuan untuk memelihara keimanan da…
SUATU TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DI LINDUNG…
Dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya mengenai larangan perniagaan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” dan diancam dengan Pasal 40 ayat 2 dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.00…