Electronic Theses and Dissertation

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama anatara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada pasal 27 dinyatakan bahwa pengungsi menderita penyakit harus dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menangani pengungsi seperti UNHCR, Pemerintah, Dinas Kesehatan belum dapat memberikan fasilitas dan perlindungan kepada pengungsi selama pandemi COVID-19 sebagaimana mestinya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran UNHCR, pemerintah, dan dinas kesehatan dalam menangani pengungsi Rohingya pada masa pandemi COVID-19, pengaturan nasional terkait dengan vaksinasi untuk pengungsi Rohingya, hambatan dan tantangan dalam memberikan vaksinasi kepada pengungsi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Penulisan skripsi dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian normatif dan penelitian lapangan. Penelitian normatif dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari buku-buku teks, pendapat para sarjana, makalah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran UNHCR, Pemerintah, Dinas Kesehatan dalam menangani pengungsi Rohingya selama pandemi COVID-19 belum berjalan secara maksimal karena pengungsi yang mendarat di Lhokseumawe sebanyak 120 orang akan tetapi untuk tempat penampungan yang disediakan belum memadai dan juga untuk melakukan tes PCR, membagikan masker, handsanitizer dan bahkan memberikan vaksinasi kepada pengungsi UNHCR masih mengalami kekurangan. Aturan nasional terkait dengan vaksinasi pengungsi Rohingya terdapat dalam pasal 27 Peraturan Presiden Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Hambatan dan tantangan untuk vaksinasi pengungsi terdapat dalam administrasi dan logistik untuk vaksin masih terkendala dan mengalami kekurangan. Saran menambah tempat penampungan yang memadai untuk pengungsi, memberikan masker, handsanitizer, dan melakukan tes PCR, disetiap kegiatan yang dilakukan oleh pengungsi. Mencari solusi mengenai administrasi agar pengungsi tidak ada kendala dalam memperoleh vaksin.

In Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Handling Refugees from Abroad, in article 2 paragraph (1) and (2) it is stated that the handling of refugees is carried out based on cooperation between the central government and the United Nations and in article 27 it is stated that refugees suffer from diseases must be referred to the hospital and get certain other health care facilities. However, in reality, parties dealing with refugees such as UNHCR, the Government, the Health Office have not been able to provide facilities and protection to refugees during the COVID-19 pandemic as they should. The purpose of writing this thesis is to explain the roles of UNHCR, the government, and the health service in dealing with Rohingya refugees during the COVID-19 pandemic, national arrangements related to vaccination for Rohingya refugees, obstacles and challenges in providing vaccinations to refugees, based on Presidential Regulation No. 125 of 2016. Thesis writing was carried out using empirical juridical research methods. Data obtained from normative research and field research. Normative research is carried out to obtain theoretical data by studying text books, opinions of scholars, papers, laws and regulations and other materials. While field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results of this study indicate that the role of UNHCR, the Government, the Health Office in dealing with Rohingya refugees during the COVID-19 pandemic has not run optimally because as many as 120 refugees have landed in Lhokseumawe but the shelters provided are inadequate and also for carrying out PCR tests , distributing masks, hand sanitizers and even giving vaccinations to UNHCR refugees are still experiencing shortages. National regulations related to the vaccination of Rohingya refugees are contained in article 27 of the 2016 Presidential Regulation concerning Handling of Refugees from Abroad. Barriers and challenges for vaccinating refugees are in administration and logistics for vaccines that are still constrained and experiencing shortages. Suggestions for adding adequate shelters for refugees, providing masks, hand sanitizers, and carrying out PCR tests, in every activity carried out by refugees. Looking for solutions regarding administration so that refugees have no problems in obtaining vaccines.