Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KONSTRUKSI NORMATIF KEWENANGAN DINAS PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PR…

Ghazi Ahmad Tijani

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015. Dalam Perpres tersebut diamanatkan peralihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh. Peralihan belum dilaksanakan sampai saat ini, dan kewenangan masih dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh. Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai mitra BPN apabila terjadi peralihan BPN menjadi BPA tidak dapat lagi melaksanakan kewenangannya di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeta…

PENANGANAN PENGUNGSI KETIKA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA (SUATU PENELITIAN T…

Muhammad Fajri

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama anatara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada pasal 27 dinyatakan bahwa pengungsi menderita penyakit harus dirujuk ke rumah sakit dan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya. Namun dalam kenyataannya, pihak yang menangani pengungsi seperti UNHCR, Pemerintah, Din…

PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 201…

ANNAHUL LIZANI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara resettlement country karena tidak mengkonversi Konvensi Jenewa 1951, namun Indonesia tetap peduli terhadap nasib dari pengungsi dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan implementat…

PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAH…

Fadlun Riza

ABSTRAK FADLUN RIZA, PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp.,bibl. (Kurniawan, S.H.,LL.M) Badan Pertanahan Aceh merupakan lembaga yang bertugas di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup wilayah Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh men…


    SERVICES DESK